Upaya Mencapai Target Bauran Energi Kurang Optimal

» Tugas pemerintah yang lebih besar adalah bagaimana beralih dari batu bara ke energi bersih.

» Sulit mengurangi penggunaan energi kotor jika pemerintah tidak mampu mengendalikan pemain besar batu bara.

JAKARTA - Pertumbuhan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sepanjang semester I-2021 mencapai 217 megawatt. Tambahan kapasitas yang masuk ke dalam sistem jaringan on grid milik PLN itu dinilai kurang optimal untuk mencapai target bauran energi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengakui kalau pencapaian tersebut cukup baik, namun masih butuh kerja keras untuk mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025 mendatang.

"Ini capaian bagus, tapi untuk mencapai target bauran 23 persen harus kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang, sehingga pada 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23 persen," kata Dadan.

Adapun total tambahan 217 megawatt tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea sebesar 90 megawatt, pembangkit listrik tenaga minihidro sembilan unit berkapasitas 56 megawatt. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebesar 13 megawatt, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit II berkapasitas 45 megawatt, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 12,5 megawatt.

Dalam lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT, kata Dadan, tercatat sebesar 1.478 megawatt dengan kenaikan rata-rata sebesar 4 persen per tahun. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan pembangkit energi bersih bisa melalui energi surya.

Dia mengatakan potensi listrik tenaga matahari itu mencapai 207,8 gigawatt di Indonesia. Namun, angka pemanfaatan saat ini masih sekitar 0,1 persen. "Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan PLTS, salah satunya melalui PLTS atap," kata Dadan.

Masuknya energi baru terbarukan sebagai fase keniscayaan dalam pemanfaatan sumber energi global, jelas Dadan, tetap harus mempertimbangkan kondisi kebutuhan energi di dalam negeri.

"Benar bahwa Vietnam begitu maju dari sisi PLTS, kami juga merencanakan ingin seperti itu dalam waktu singkat. Di sisi lain, misalnya, negara tetangga Malaysia sekarang bangun PLTS atap mirip dengan yang Kementerian ESDM sedang susun dengan prinsip 1:1," katanya.

Ia pun optimistis pemerintah mampu mencapai target bauran energi bersih dalam empat tahun mendatang. Salah satu dengan merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PLN tahun 2021-2030. "Porsi energi baru terbarukan jadi lebih besar angkanya menjadi 51,6 persen. Mudah-mudahan segera disahkan," kata Dadan.

Insentif Fiskal

Menanggapi peningkatan tersebut, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radi, mengatakan memang ada tren kenaikan EBT pada pembangkit listrik, namun secara keseluruhan upaya mengubah bauran energi pembangkit PLN kurang optimal. Porsi pembangkit EBT masih sekitar 13 persen, sedangkan energi batu bara masih sekitar 57 persen.

Pemerintah, jelasnya, mesti mendorong swasta untuk berinvestasi membangun pembangkit EBT dengan memberikan berbagai insentif fiskal.

Sementara itu, Peneliti Energi Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, mengatakan semakin besar pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), semakin bagus pula kualitas pembangkit listrik karena berbasis energi bersih.

"Harganya juga lebih murah, EBT lebih baik dari batu bara terutama efeknya ke lingkungan," kata Ferdy.

Tantangan ke depan, jelasnya, adalah bagaimana mengajak investor untuk meningkatkan investasi ke energi bersih itu. Hal itu harus dilakukan karena secara global dunia akan masuk ke energi bersih.

"Tugas pemerintah yang lebih besar adalah bagaimana caranya beralih dari batu bara ke energi bersih. Saya tidak terlalu yakin bauran energi nasional bisa turunkan batu bara di bawah 40 persen dan energi baru terbarukan bisa di atas 30 persen bila pemerintah tak mampu mengendalikan pemain pemain besar itu," kata Ferdy.

Sebab itu, dia berharap pemerintah lebih realistis mematok target bauran energi yang bisa dicapai. Sebab target bauran EBT 23 persen pada 2025 masih sulit terealisasi