Upaya Antisipasi Wabah PMK Lambat

Dia mengatakan jika PMK ini tidak ditangani dengan tepat, akan menjadi ancaman. Dirinya menerangkan wabah ini dikenal sebagai airbone desease, yang mana PMK akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif, sehingga pertumbuhan populasi ternak Indonesia berpotensi turun drastis.

"Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional. Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga. Situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan," tegas Johan.

Anggota Komisi IV lainnya, Darori Wonodipuro, khawatir jika penanganan wabah lambat, akan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. "Sebagai penanggung jawab program, Kementan tahu dari mana data asal-usul kena (wabah PMK) yang mana penularannya. Itu bisa diusut ujungnya, apakah sapi ini kena karena impor atau ada wabah yang dibawa ternak lain, kita tunggu saja," tanggap Darori.

Usai masa reses, kata dia, Komisi IV akan membahas wabah PMK dengan Kementan pada rapat yang akan diselenggarakan pada 17 Mei 2022. Dirinya berharap pemerintah telah siap dengan solusi untuk menangani PMK di Indonesia.

Sehingga, jelasnya, wabah PMK tidak menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, solusi-solusi tersebut bisa menekan kerugian masyarakat Indonesia, khususnya para peternak hingga konsumen.
Halaman Selanjutnya....