"Ulama dan Umara Jalan Beriringan, Negara Aman"

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membahas ekonomi umat dan bahaya berita bohong (hoax) saat menerima ratusan ulama dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, juga dibahas mengenai lingkungan pondok pesantren yang masih membutuhkan rusun, perbaikan tempat wudu, hingga perbaikan jalan.

"Tadi, kita bahas berkaitan dengan keumatan, pondok pesantren, berkaitan dengan ekonomi umat seperti bank wakaf mikro," kata Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/4). Presiden menambahkan dibahas pula mengenai lingkungan pondok pesantren, fasilitas rumah ibadah hingga perbaikan jalan.

"Tapi, yang paling penting apabila ulama dan umara ini berjalan beriringan, Insya Allah negara ini aman dan tenteram. Itu saja," ucap Presiden. Presiden menuturkan, pertemuan dengan para ulama sangat penting karena bisa memberikan masukan yang langsung dialami warga di lapangan.

"Beliau-beliau memang ingin memberikan masukan-masukan dan ingin memberikan input-input bagi negara. Masukan-masukan yang disampaikan oleh para ulama ini betul-betul sebuah masukan yang memang itu masalah di rakyat, masalah di umat, masalah yang ada di bawah," tutup Presiden.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rachmat Syafei, menuturkan, ulama yang datang bertemu dengan presiden itu datang dari berbagai kelompok. Beberapa di antaranya adalah pengelola pondok pesantren dan anggota organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

"Kami menyampaikan masukan-masukan tentang kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di masyarakat tingkat bawah," ujarnya. Rachmat menjelaskan beberapa hal yang dibahas adalah masukan tentang undang-undang mengenai perlindungan anak.

Menurutnya, ada kekhawatiran dari ulama bila di Jawa Barat, khususnya Bandung, mengenai masalah kekerasan terhadap anak. Ia menginginkan agar pemerintah memperhatikan betul perlindungan terhadap anak. Selain itu, masukan juga diberikan terkait kesehatan air minum yang layak dan sehat.

"Air minum sehat belum berjalan sehingga perlu diperhatikan di dinas-dinas kesehatan," tuturnya. Pada bagian lain, Rachmat mengatakan Presiden juga menyampaikan tentang informasi-informasi hoax, utamanya yang mengaitkan Presiden dengan komunis. Menurut Rachmat, MUI menentang hoax dan memiliki kewajiban untuk mengimbau masyarakat tidak ikut-ikutan memfitnah.

fdl/AR-2