Uang Rakyat di APBN/D Tidak untuk Biayai Birokrasi

Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan porsi belanja modal dan pembangunan harus diperbesar ketimbang biaya operasional.

Imbauan Presiden, kata Wijaya, sepertinya belum optimal karena biaya operasional dan belanja rutin pemda porsinya masih 60-75 persen total belanja.

"Optimalisasi belanja modal dan pembangunan porsinya harus diperbesar dari pada belanja operasional dan rutin (birokrasi)," kata Umar.

Sementara peneliti Indef, Nailul Huda, mengatakan anggaran yang banyak digunakan untuk birokrasi ini masih menjadi masalah kronis hingga sekarang, bahkan di beberapa kabupaten porsinya 70 persen lebih.