Tunda Kenaikan "Administered Price"

JAKARTA - Pemerintah perlu menunda kenaikan harga kebutuhan pokok yang diatur pemerintah atau administered price seperti harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi dalam negeri.

"Sebisa mungkin kita tahan, misalnya harga energi, LPG, pertalite, listrik, dan beberapa harga kebutuhan pokok. Kalau ini bisa dilakukan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year di 2022 bisa kita capai," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, dalam konferensi pers yang dipantau di Jakarta, Rabu (11/5).

Di satu sisi, menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan minuman, perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat telah mulai pulih dibandingkan saat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

"Jadi, efek pengendalian pandemi sudah membuahkan hasil berupa daya beli masyarakat yang meningkat," katanya.

Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok yang membuat inflasi pada April 2022 mencapai 3,47 persen year on year juga perlu diwaspadai agar tidak sampai menahan laju daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Halaman Selanjutnya....