Trump Teken Sanksi bagi Russia

Presiden AS, Donald Trump, menandatangani undang-undang mengenai sanksi-sanksi baru terhadap Russia. Keputusan itu memupus harapan Kremlin terhadap hubungan Russia-AS yang lebih baik pada era kepemimpinan Trump.

MOSKWA - Ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Russia diwartakan terus meningkat. Kremlin bertekad mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonominya setelah paket sanksi baru AS terhadap Russia diberlakukan.

Sebelumnya pada Rabu (2/8), Presiden AS, Donald Trump, telah menandatangani rancangan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap pemerintah Russia.

"Dengan membatasi fleksibilitas eksekutif, legislasi ini membuat AS semakin sulit mencapai kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika, dan akan menggerakkan Tiongkok, Russia, dan Korea Utara (Korut), menjadi semakin dekat," kata Presiden Trump dalam salah satu pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih pada Rabu.

Sebelumnya Trump menyebut bahwa legislasi mengenai sanksi-sanksi terhadap Russia "sangat cacat" dengan "pasal-pasal yang jelas-jelas tidak konstitusional". "Ketika saya mengambil tindakan tegas untuk menghukum dan menghalangi agresivitas serta mengacaukan perilaku Iran, Korut, dan Russia, perundang-undangan ini secara signifikan cacat," kata Trump dalam sebuah pesan kepada anggota kongres AS.

Pada akhir pekan lalu, kongres AS menyetujui secara hukum penjatuhan sanksi-sanksi baru terhadap Kremlin. Persetujuan ini tak pelak semakin membuang jauh keinginan Trump untuk meningkatkan hubungan dengan Moskwa.

Rancangan undang-undang itu ditandatangani Trump dalam ruang tertutup, tanpa keriuhan yang biasanya menyertai saat dia menandatangani beberapa executive order. Sebelumnya Trump telah dikritisi bahwa keputusan yang diambilnya adalah pelanggaran terhadap kekuasaannya dalam membentuk kebijakan luar negeri. Namun Trump berkilah, dia bisa membuat kesepakatan-kesepakatan jauh lebih baik dari kongres AS yang bisa lakukan.

Reaksi Russia

Menyikapi pengesahan legislasi sanksi oleh AS itu, Moskwa menyebut tindakan ini sebagai sebuah perang dagang berskala penuh dan menutup sebuah harapan bagi hubungan AS-Russia yang lebih baik di era pemerintahan Trump.

"Harapan bahwa hubungan kami dengan pemerintah AS yang baru akan berkembang lebih baik, sekarang pupus," kata Perdana Menteri Russia, Dmitry Medvedev.

Kecaman juga dilontarkan Kremlin lewat juru bicaranya, Dmitry Peskov. "Tidak ada yang boleh ragu. Pemerintah Russia akan melindungi dan mempertahankan kepentingannya. Kami secara keseluruhan sangat yakin bahwa kebijakan atas penjatuhan sanksi-sanksi ini dilakukan tanpa pertimbangan, tidak berkekuatan hukum, dan sebuah keputusasaan," kata Peskov, Kamis (3/8).

Penjatuhan sanksi baru ini untuk merespons beberapa kesimpulan yang dibuat oleh agen-agen intelijen AS bahwa Russia telah melakukan intervensi dalam pemilu presiden AS 2016. Sanksi baru ini juga untuk menghukum pemerintah Russia karena telah mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Sanksi baru AS ini selain diterapkan terhadap terhadap Russia, juga akan dijatuhkan pada Iran dan Korut. Sejauh ini belum ada reaksi langsung dari Korut.

Sementara seorang pejabat senior di Tehran menyatakan sanksi-sanksi baru AS itu melanggar perjanjian nuklir yang dicapai Iran dengan AS dan negara-negara berpengaruh lainnya dua tahun silam, dan akan ada tanggapan dari para pemimpin Iran dengan "cara yang pantas dan proporsional". uci/Rtr/I-1