Trump: Prioritaskan Kemajuan AI

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Senin (11/2), memerintahkan kepada jajarannya agar memberikan prioritas pada pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Langkah Trump itu dinilai sebagai upaya untuk "menyerang" Tiongkok yang saat ini dianggap unggul dalam teknologi kecerdasan buatan.

Perintah eksekutif tentang inisiatif kecerdasan buatan AS itu menyerukan agar pemerintah federal mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengembangkan teknologi itu. "Bangsa Amerika telah banyak mengambil keuntungan sebagai pelopor dan pemimpin di bidang AI," demikian pernyataan resmi Gedung Putih, seperti dikutip AFP, Selasa (12/2).

"Namun, di saat teknologi AI terus berkembang cepat di seluruh dunia, kita tak bisa tinggal diam dan yakin posisi kita sebagai pemimpin bidang AI tetap terjamin," lanjut pernyataan Gedung Putih itu.

Akan tetapi, perintah eksekutif itu tidak menjelaskan secara rinci soal pendanaan atau strategi lengkap dalam pengembangan teknologi AI. Langkah ini muncul di tengah-tengah kekhawatiran Negeri Tirai Bambu itu melampaui AS, dalam hal teknologi kecerdasan buatan, semakin tinggi.

Darrell West, kepala Pusat Inovasi Teknologi Brooking Institution, mengatakan bahwa langkah Gedung Putih itu tepat, namun dipertanyakan bagaimana kepastiannya karena tanpa ada pendanaan yang jelas.

"Presiden terkadang meluncurkan inisiatif yang terdengar bagus, tetapi dampak nyatanya amat minim," ujar dia.

"Tiongkok hingga 2030 menginvestasikan 150 miliar dollar AS dengan tujuan akhir menjadi negara AI utama di dunia. Penting bagi Amerika untuk menjaga jarak karena AI akan mengubah wajah banyak sektor," papar West.

Respons serupa datang dari Daniel Castro, peneliti di Center for Innovation, sebuah lembaga yang mengamati isu-isu teknologi.

"Jika pemerintah ingin inisiatif AI ini transformatif, maka pemerintah memerlukan lebih dari sekadar memprogram ulang dana riset AI, pengembangan kemampuan, dan pengembangan infrastruktur," tukas Castro.

Castro menyambut baik inisiatif ini, tetapi menyerukan adanya strategi yang lebih komprehensif yang mencakup sejumlah area, seperti perdagangan bebas digital, kebijakan pengumpulan data, dan masalah lainnya.AFP/ang/WP