Trump "Minta Jatah" Terkait Kesepakatan TikTok

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Selasa (4/8) membela ucapannya terkait tuntutan agar pemerintah AS mendapatkan "jatah" jika Microsoft atau perusahaan AS lainnya jadi membeli aplikasi media sosial asal Tiongkok yang amat populer yaitu TikTok.

Saat melontarkan permintaan itu, Trump segera diterjam kritik yang menyatakan bahwa tuntutan itu tidak konstitusional dan mirip dengan pemerasan.

"Kami punya alasan kuat. Jika bukan karena kami, (aplikasi) itu tak bisa masuk ke AS," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC. "Jika Anda seorang tuan tanah dan Anda punya seorang penyewa, maka bisnis penyewaan juga butuh uang sewa dan pinjaman," imbuh dia.

Trump menyatakan bahwa sebagian besar dari setiap nilai dari pembelian TikTok harusnya masuk ke kas negara. "Bahkan Microsoft pun sangat setuju dengan saya," ungkap Trump.

Terkait pernyataan ini, pihak Microsoft belum mengeluarkan pernyataan apapun.

Pada awal pekan ini, Trump mengatakan ia bisa menyetujui kesepakatan penjualan aset TikTok ke Microsoft atau perusahaan AS lainnya, setelah dirinya mengeluarkan larangan aplikasi TikTok dengan alasan demi keamanan nasional. Tetapi ia kemudian menyatakan bahwa dia akan meminta sebagian besar dari setiap transaksi agar bisa ke kantong Kementerian Keuangan AS.

"Trump tidak memiliki otoritas terkait permintaan ini," kata para kritikus seraya menambahkan bahwa jika hal dilakukan itu maka akan berdampak buruk bagi bisnis dan hubungan internasional.

"Itu adalah semacam taktik mafia yang mungkin Anda lihat di Russia," kata James Lewis, direktur kebijakan teknologi di institusi Center for Strategic and International Studies. "Ini bukan praktik kebijakan yang baik dan saya tidak berpikir itu konstitusional," imbuh Lewis.

Saat ini aplikasi TikTok digunakan oleh sebanyak satu miliar orang di seluruh dunia melalui ponsel mereka. TikTok merupakan sengketa terbaru dalam adu kuat politik dan perdagangan yang sedang berlangsung antara Washington DC dan Beijing.

Tanggapan Australia

AS menuding bahwa TikTok telah mengumpulkan data pribadi pengguna yang dapat diakses dan digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk keperluan intelijen dan keperluan lainnya. TikTok membantah tudingan bahwa data pengguna bisa diberikan ke pemerintah Tiongkok.

Menanggapi tudingan itu, pemerintah Australia pada Selasa mengatakan tak ada bukti bahwa TikTok telah menyalahgunakan data ratusan juta penggunanya. Tanggapan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Scott Morrison dalam pertemuan Forum Keamanan Aspen di Aspen, Colorado.

"Kami telah melihat dengan cermat terkait hal ini dan tidak ada bukti bagi kami untuk menyatakan bahwa ada penyalahgunaan data pengguna," kata PM Morrison.

Namun begitu, kata PM Morrison, warga Australia harus paham dan sadar bahwa TikTok dan platform media sosial lainnya, termasuk milik perusahaan AS, menuai banyak sekali data informasi dari pengguna dan pelanggannya.

"Tapi saya pikir setiap orang harus mengerti dan harus ada semacam proses kehati-hatian dalam pembelian. Namun sejauh ini tidak ada yang menunjukkan kepada kami bahwa kepentingan keamanan telah dikompromikan," pungkas PM Australia itu. AFP/I-1