Transportasi Publik Terintegrasi Jatim akan dapat Mengurangi Gas Rumah Kaca sebesar 38 Persen

SURABAYA - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, pada Senin (15/7), rancangan akhir Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) di sekitar Kota Surabaya, atau disebut dengan Gerbangkertasusila Plus (GKS+), meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo - Lamongan-Tuban-Bojonegoro-Jombang, telah rampung.

Rancangan SUMP GKS+ dengan pembangunan koridor 1 akan dimulai pada 2025,meliputi, layanan umum 700 kilometer berbasis jalan, rel dan air, 25 intermoda HUN penting, pengguna angkutan umum naik hingga 3,5 kali lipat, kemacetan lalu lintas berkurang 64 persen.

"Dan tersedia 9 potensi area pengembangan berbasis transit serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 38 persen," ujar Adhy usai menerima buku laporan dari perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank.

"Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam upaya penyediaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan berkelanjutan serta pentingnya dukungan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim, utamanya Project dan progam infrastruktur transportasi publik khususnya wilayah GKS+ yang perlu segera direalisasikan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Adhy optimistis SUMP GKS+ ini menjadi dasar panduan komprehensif untuk pembangunan mobilitas yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jatim dan kabupaten/kota setempat.

Menurutnya, penyusunan dokumen SUMP merupakan salah satu upaya meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dengan memadukan berbagai rencana transportasi publik di GKS+.

"Laporan SUMP yang dicita-citakan akhirnya selesai dan akan menjadi dasar dalam mendetailkan master plan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah gerbangkertasusila plus," ujarnya.

Target selanjutnya pelaksanaan SUMP adalah proses implementasi. Sehingga penting untuk mendorong adanya akses-akses pembiayaan dan sumber pendanaan terhadap perencanaan yang prioritas, kelembagaan yang akan menjadi pengelola transportasi publik, termasuk otoritasnya, dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi.

Adhy menambahkan, Gerbangkertasusila merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Ia menyebut kontribusi wilayah GKS+ terhadap perekonomian Jatim mencapai 53,5 persen.

Sedangkan mobilitas di wilayah GKS+ mencapai 10,55 juta per hari yang mana 49 persen total komuter di wilayah GKS+ berasal dari perjalanan komuter dari Kota Surabaya.

Mengenai perlintasan sebidang, kata Adhy, merupakan kewajiban Pemprov Jatim dan sudah dilakukan pembiayaan dan memberikan bantuan kepada kabupaten kota yang mengalami kesulitan finansial.

"Kami mohon Kemenhub dan Bappenas untuk mengalokasikan agar kabupaten dan kota yang sulit bisa menyelesaikan sehingga Project juga terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

"Momentum yang berarti bagi seluruh kepala daerah membantu iklim perekonomian serta dukungan transportasi publik di Surabaya raya," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono menjelaskan, pembangun proyek, SUMP Gerbangkertasusila Plus akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2029.

"Pembangunan koridor 1 akan menelan biaya sekitar 3,6 triliun, yang akan berlangsung hingga 2027," tuturnya.

Nyono mengungkapkan, pihaknya juga merencanakan penggunaan kereta MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) seperti Jakarta yang akan dipadukan dengan KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line.

"Hanya saja untuk MRT nanti semuanya akan bersifat elevated (melayang) bukan underground (bawah tanah) karena faktor biaya, lama pengerjaan, dan kita tidak tahu kekuatan tanahnya seperti apa," terangnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto, mengatakan, ke depan, upaya menyelesaikan angkutan massal yang terintegrasi dengan berbagai moda akan mendorong kota lain di Indonesia untuk bisa mencontoh Surabaya.

"Mudah-mudahan kota lain belajar integrasi dan pendanaan APBD di bidang angkutan umum," ungkapnya.

Deputi Sarana Prasarana BAPPENAS Ervan Maksum mengaku, SUMP tidak sekedar menjadi rujukan dalam mengembangkan transportasi melainkan menjawab persoalan urban planning yang harus selaras seperti masalah sampah, air dan sanitasi. Sebab, penting untuk menyelaraskan tata ruang dan transportasi publik.

"Terima kasih kepada Pemprov Jatim sudah menjadi contoh terkait konsep di Jatim dengan mengoptimasi rel yang ada dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penunjang perumahan pemukiman sehingga menghasilkan perencanaan dengan baik," ucapnya.