Tata Pemerintahan -- BPKP Mengawasi Pemanfaatan DAU Kelurahan
Transparansi Diperkuat Kemudahan Akses Informasi
Foto : ANTARA/Aditya Pradana Putra
Dua warga mengamati foto pada papan informasi di taman tepi Sungai Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Setelah melakukan revitalisasi Sungai Ciliwung di kawasan tersebut dalam program pengendalian banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat taman-taman dengan dilengkapi papan-papan berisi foto dan tulisan sejarah setelah menetapkan Kanal Ciliwung (Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan) sebagai objek cagar budaya baru.
Sebab dari Fakultas Hukum dapat menyampaikan ide dan gagasan tersebut. Ini termasuk juga mungkin naskah akademik yang bisa didorong lewat legislatif maupun eksekutif. Mak, Trisakti perlu punya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Jakarta lewat sistem hukumnya atau perda.
Harry juga menyampaikan, meskipun Jakarta tertinggal dari beberapa provinsi lain yang sudah memiliki perda tentang keterbukaan informasi publik, dia yakin bahwa tak ada yang terlambat. "Mungkin Jakarta bisa dimulai dari Fakultas Hukum Trisakti," ujar Harry.
Baca Juga :
Kelengkapan Dokumen untuk Anak Panti
Pengawasan DAU
Masih terkait transparansi, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta mengawasi pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 di kelurahan-kelurahan Jakarta Selatan. Di Jaksel ada 65 kelurahan.
"Ini menjadi sampel dari pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapangan pelaksanaan DAU Kelurahan Tahun 2023 dan 2024 oleh BPKP Provinsi Jakarta," kata Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Laila Saphira Murni di Jakarta, Kamis.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka, Antara
Komentar
()Muat lainnya