Transisi Energi Bukan Tekanan dari Negara Maju

Pemberian kontrak terhadap PLTU batu bara pada awalnya selama 30 tahun. Dengan adanya target mengurangi emisi karbon, kontrak tersebut diperpendek menjadi 15 tahun.

Dalam pengurangan masa kontrak, Bendahara Negara ini menyebutkan perusahaan tentunya meminta kompensasi. Dengan demikian, pemerintah harus memiliki posisi fiskal yang sehat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dihubungi terpisah, pengamat energi dari Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmi Radhi, setuju dengan upaya mempercepat pensiunan dini PLTU dan di sisi lain memberi insentif kepada investor untuk segera membangun sumber energi baru terbarukan. Insentif salah satunya dalam bentuk subsidi tarif.

"Pemerintah juga seharusnya memulai mekanisme perdagangan karbon dengan tarif yang menguntungkan, karena di perdagangan itulah keadilan akan tercipta," kata Fahmi.