Tolak Resolusi PBB Soal Situasi HAM Iran, Indonesia Usulkan Dialog

JAKARTA - Indonesia termasuk di antara 28 negara yang menolak rancangan resolusi mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Iran dalam pemungutan suara yang berlangsung di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York, Amerika Serikat, pekan lalu.

Menurut laporan VOA, Selasa (22/11), rancangan resolusi itu akhirnya disahkan dengan dukungan 80 negara anggota, sedangkan 68 negara lainnya abstain.

Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib, Senin (21/11), menjelaskan posisi Indonesia sejak awal rancangan resolusi dibuat sangat konsisten. Indonesia mengusulkan dilangsungkannya dialog dengan pemerintah Iran untuk secara konstruktif membantu mereka dalam isu HAM.

"Jangan dipojokkan, kemudian diputus malah hubungan dialog dan kerjasama dengan Iran tersebut. Jadi maunya kita gitu dulu. Di samping itu, resolusi juga diikuti pemberian sansi-sanksi dan sebagainya yang akhirnya menimpa rakyat Iran sendiri akibat blokade energi, blokade ekspor, dan sebagainya," kata Achsanul.

Achsanul menegaskan pemerintah Indonesia juga ingin agar persoalan di dunia ini dibawa ke arah multilateralisme, didialogkan secara objektif, transparan, dan adil, serta mengedepankan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB.

Terhadap negara yang sedang disasar, lanjut Achsanul, Indonesia ingin masyarakat internasional mendorong peningkatan kapasitas nasionalnya. Sebab, persoalan dalam negeri negara anggota PBB itu harus dimulai dari kapasitas nasionalnya. Jangan sebelum hal itu dilakukan, dunia internasional sudah diintervensi dan tindakan itu sangat tidak sehat untuk pembangunan, hubungan antar negara yang sejajar dan saling menghormati.

Dia menekankan prinsip diadopsi Indonesia itu diterapkan bukan hanya dalam isu Iran. Selain penghormatan terhadap negara berdaulat, Indonesia juga tidak menginginkan sistem tebang pilih. Kalau memang ada keprihatinan terhadap isu HAM, jangan negara-negara tertentu saja yang disasar.

Tanpa menyebut nama negara yang dimaksud, Achsanul menyatakan jika negara yang bermasalah dalam isu HAM adalah temannya, maka pura-pura tidak tahu. Tapi sebaliknya, jika negara yang memiliki persoalan HAM itu bukan teman atau tidak sehaluan, buru-buru dimunculkan resolusi.

Achsanul menambahkan kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak kaku dalam arti tidak tutup mata terhadap perkembangan. Jika resolusi itu dibuat benar-benar untuk mencari solusi atas sebuah persoalan, tentu Indonesia akan melihat seperti apa konteks dan perkembangannya agar diplomasi Indonesia dapat ikut membantu menciptakan perdamaian dunia.