Tokoh Subang Diajak Atasi Kemiskinan

SUBANG - Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata), dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.
"Adanya sinergi bersama penanganan kemiskinan ekstrim dapat sesuai dengan yang diharapkan," kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama seperti dikutip dalam laman Kemensos.go.id, di Jakarta, Kamis (24/6).
Asep mengatakan upaya penanganan kemiskinan perlu dilaksanakan secara sinergi multidimensi secara profesional. Harapannya ada pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan kelautan bagi para warga untuk meningkatkan potensi diri serta upaya penanganan kemiskinan sinergi dengan lintas kementerian dan lembaga.

Sejumlah Gagasan
Dalam kunjungannya ke Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, baru-baru ini Asep bertemu sejumlah tokoh masyarakat setempat. Para tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah gagasan dan potensi yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan seperti pengembangan bidang pertanian dan peternakan.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR, Jefry Romdony, mengatakan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menyebabkan jumlah warga miskin semakin menurun di Kabupaten Subang.
"Subang makin baik kondisinya karena jumlah penerima bantuan makin lama makin menurun, indikator masyarakat Subang sudah semakin baik kondisi perekonomiannya," ujar Jefry saat melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Bupati Subang.
Untuk di Kabupaten Subang, pada bulan Juni 2021, jumlah KPM Program Sembako sebanyak 62.453 KPM. Dan jumlah KPM untuk Bantuan Sosial Tunai pada bulan April 2021 sebanyak 165.803 KPM. Kemensos berharap BRI dapat membantu pengentasan kemiskinan.