TNI AD Siapkan Program Prioritas Tahun 2023

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya sudah menyiapkan program prioritas tahun 2023. Program-program tersebut sesuai arahan Panglima TNI dan perintah Presiden RI, Joko Widodo untuk membantu pertumbuhan perekonomian setelah pandemic Covid-19.

"Yang mendasari adanya perintah Presiden RI bagaimana TNI AD yang memang betul-betul menyentuh di masyarakat untuk membantu pertumbuhan perekonomian pasca-Covid-19," ujar Dudung, usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Jumat (10/2).

Dia menerangkan, meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dihapuskan, program membantu pemerintah dalam perekonomian tetap menjadi prioritas. Termasuk kegiatan-kegiatan unggulan di tahun 2022 yang sifatnya infrastruktur dan SDM tetap dilakukan.

"Kegiatan-kegiatan unggulan di tahun 2022, ketahanan pangan, manunggal air, food estate termasuk kegiatan-kegiatan peningkatan SDM dan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara tetap kita lakukan," jelasnya.

Kasad menerangkan, kepada seluruh pejabat TNI AD mengikuti perintah Presiden RI terkait tahun 2023 sebagai tahun politik. Dia menegaskan, pejabat TNI AD dan seluruh jajaran tidak boleh ada yang berpolitik praktis.

"Saya sampaikan untuk antisipasi terhadap perkembangan situasi dalam tahun politik ini sehingga kita harus bersikap netral. Wajib hukumnya netral, tidak boleh memihak siapapun," tegasnya.

Dia menambahkan, kegiatan peningkatan profesionalisme juga dilakukan. Hal tersebut mencakup pembinaan mulai dari tingkat perorangan sampai tingkat satuan.

Di tahun 2023 juga dibahas rencana program latihan gabungan sesuai petunjuk Panglima TNI. Hal tersebut diarahkan untuk mengantisipasi ancaman yang kerap timbul. "Latihan-latihan kelompok maupun satuan kita sudah mengarah kepada hakikat ancaman yang saat ini sering timbul," terangnya.

Kodam Baru

Kasad mengungkapkan, rencana program tahun 2023 juga mencakup adanya perintah mendirikan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di tingkat provinsi. Hal tersebut sesuai perintah Menteri Pertahanan yang telah disetujui Panglima TNI.

"Setiap provinsi ada Kodam. Panglima usul kepada Kementerian Pertahanan, Menhan akan ke Menpan usul. Dibicarakan dengan Menkeu karena menyangkut anggaran," ucapnya.

Dia menyebut, Kodam di tingkat provinsi salah satunya untuk mengimbangi dengan jenjang karier di kepolisian. Dia berharap tahun ini bisa segera rampung, sedangkan untuk provinsi baru dilakukan bertahap mengingat belum siapnya infrastruktur.