TNI AD Komitmen Tangkal Polarisasi Bangsa

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Dudung Abdurachman, menegaskan TNI Angkatan Darat berkomitmen membantu pemerintah termasuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh dan selalu berjaya.

Hal tersebut diungkapkan Kasad Jenderal Dudung dalam kegiatan "Bincang-bincang Kebangsaan" yang menghadirkan tokoh-tokoh nasional yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Muwafiq, dan Antonius Benny Susetyo dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (7/9).

"Dari perbedaan dan keberagaman itu muncul persatuan dan kesatuan yang pada akhirnya penjajah di atas bumi ini bisa dipukul mundur karena persatuan dan kesatuan," terangnya.

Kasad menekankan, semua pihak harus siap mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman internal yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, seluruh komponen masyarakat harus menjadi garda terdepan untuk menginformasikan ancaman-ancaman internal yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bangsa ini juga dihadirkan bukan oleh satu kelompok, golongan, kepentingan, agama, tapi bangsa merdeka karena kepentingan bersama," tandasnya.

Lebih lanjut Kasad menegaskan, perjuangan bangsa saat ini lebih berat karena selain menghadapi ancaman eksternal saat ini persatuan dan kesatuan bangsa diuji untuk menghadapi ancaman internal.

"Beban perekonomian negara sangat berat pasca Covid 19, ancaman krisis telah melanda negara-negara luar. Saya mengajak semua komponen bangsa baik pejabat, para tokoh dan mahasiswa penerus bangsa untuk berbuat terbaik demi bangsa Indonesia," jelas Kasad.

Tetap Solid

Dalam kesempatan itu, Jenderal Dudung juga menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tetap solid. Dia membantah adanya isu ketidakharmonisan antara dirinya dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

"Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja, tidak ada perbedaan apapun. TNI itu tetap Solid. Tidak ada masalah kita," ujar Dudung.

Adapun ketidakhadirannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu dalam rangka menjalankan tugas dari Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalyon 143 yang akan berangkat ke daerah operasi.