Tiongkok Tak Tolerir Pembangkangan

Beijing mengeluarkan peringatan yang menegaskan tak bisa mentolelir terjadinya pembangkangan Hong Kong, dan menyatakan perlunya perbaikan sistem pemerintahan.

BEIJING - Pemerintah Tiongkok pada Jumat (1/11) mengeluarkan peringatan bahwa mereka tak bisa mentolelir pembangkangan terhadap sistem pemerintahan di Hong Kong. Peringatan itu disampaikan dalam paparan untuk meningkatkan patriotisme serta rencana suksesi kepemimpinan di kota semiotonom itu setelah selama berbulan-bulan diguncang aksi protes prodemokrasi.

"Tiongkok tak bisa mentolelir setiap aksi yang bertujuan untuk memecah belah negara atau membahayakan keamanan nasional," kata Shen Chunyao, ketua Komisi Hukum Dasar untuk Hong Kong dan Makau. "Para petinggi partai dalam pertemuan di Beijing telah menyepakati perlunya perbaikan dalam sistem pemerintahan pada pemerintah pusat atas wilayah-wilayah dan mempertahankan kemakmuran dan stabilitas jangka panjang," imbuh dia.

Dalam pernyataannya, Chunyao pun mengatakan bahwa Tiongkok menginginkan gangguan akibat campur tangan asing dalam urusan Hong Kong yang membahas kerusuhan di kota semiotonom itu.

Pemerintah pusat di Beijing sejauh ini masih mempercayai pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam dan aparat kepolisian di kota itu bisa memadamkan aksi protes di Hong Kong yang kerap berujung dengan kekerasan, dan dalam pertemuan di Beijing belum dibahas apakah perlu tindakan yang lebih keras dijatuhkan jika aksi unjuk rasa terus tak terkendali.

Setelah aksi unjuk rasa di Hong Kong belum juga mereda, sejumlah pasukan polisi Tiongkok telah dikerahkan ke wilayah perbatasan dengan Hong Kong di Shenzhen. Pengerahan ini sempat memicu spekulasi bahwa Beijing telah siap untuk mengintervensi ke Hong Kong jika benar-benar dibutuhkan. Pada Kamis (31/10) lalu, pasukan itu bahkan terlihat semakin sering mempertontonkan latihan antihuru-hara di sebuah stadion oleh raga di Kota Shenzhen.

Bahas Kepemimpinan
Selain soal pembangkangan, Chunyao juga mengatakan bahwa para petinggi partai telah membahas perbaikan dalam mekanisme penunjukkan dan pelengseran pemimpin eksekutif dan pejabat tinggi penting lain yang memerintah di wilayah administratif khusus oleh pemerintahan pusat.

"Sistem hukum di Hong Kong pun akan diperbaiki untuk menjamin keamanan nasional," ucap Chunyao.
Menanggapi pernyataan dari Beijing, anggota parlemen Hong Kong senior dari kubu prodemokrasi, Claudia Mo, mengatakan bahwa semua rencana perbaikan itu sebagai janji di bibir saja.

"Warga Hong Kong telah terlalu sering dikecewakan terkait masalah itu, jadi saya pikir abaikan saja janji-janji perbaikan itu," kata Mo.
Seorang analis politik bernama Willy Lam menyatakan bahwa pernyataan Beijing terkait perbaikan mengindikasikan bahwa Tiongkok akan semakin memperkuat kontrol terhadap Hong Kong di masa yang akan datang. "Peringatan itu akan memastikan pemimpin eksekutif berikutnya mau melaksanakan perintah dari Beijing jauh lebih efektif dari apa yang telah dilakukan Carrie Lam. Semua itu tak ada hubungannya dengan demokrasi," kata dia.

Sementara itu menyangkut upaya Beijing untuk meningkatkan patriotisme di Hong Kong, upaya ini telah pernah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan pada 2012 dan sempat menuai penolakan keras dari para pelajar di kota semiotonom itu. "Warga Hong Kong tak akan tinggal diam mengenai masalah itu," pungkas Mo. ang/AFP/I-1