Tiongkok Gencarkan Pembangunan Dekat Bhutan

NEW DELHI - Sebuah analiasa citra satelit mengungkapkan bahwa Tiongkok telah mempercepat pembangunan pemukiman di enam lokasi di sepanjang perbatasannya yang disengketakan dengan Bhutan.

Citra satelit yang dipublikasikan oleh perusahaan data intelijen Amerika Serikat (AS), HawkEye 360, pada Rabu (12/1) itu memberikan rincian tentang makin pesatnya aktivitas pembangunan konstruksi Tiongkok baru-baru ini di sepanjang perbatasannya dengan Bhutan yang telah berlangsung sejak awal 2020.

"Berdasarkan pantauan awal citra satelit Capella Space dan Planet Labs, Tiongkok pada awalnya membangun jalan dan membersihkan area," ucap Chris Biggers, direktur misi aplikasi di HawkEye 360.

"Citra satelit itu menunjukkan aktivitas pembangunan dipercepat pada 2021. Struktur yang lebih kecil didirikan diikuti dengan peletakan pondasi dan kemudian pembangunan bangunan. Menurut saya, 2021 adalah periode akselerasi," imbuh Biggers.

Analis dari HawkEye 360 yang memantau citra satelit baru-baru ini yang diambil oleh Capella Space mengatakan terdapat enam pemukiman di wilayah yang disengketakan oleh Tiongkok dan Bhutan, termasuk wilayah yang diperebutkan seluas sekitar 110 kilometer persegi.

Terkait laporan ini, Kementerian Luar Negeri Bhutan menyatakan bahwa kebijakan Bhutan untuk tidak membicarakan masalah perbatasan di depan publik.

"Gencarnya pembangunan konstruksi itu menunjukkan bahwa Tiongkok bertekad menyelesaikan klaim perbatasannya secara konkret," kata para pakar dan salah seorang narasumber pertahanan India.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pembangunan itu sepenuhnya untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan masyarakat setempat. "Adalah hal yang normal untuk melakukan kegiatan konstruksi di wilayah kedaulatan Tiongkok," komentar kementerian itu.

Nilai Strategis

Menurut keterangan dua pakar, pembangunan desa-desa di sepanjang wilayah sengketa perbatasan itu akan memberikan beberapa nilai strategis bagi Beijing. Pembangunan konstruksi baru Tiongkok ini berjarak 9 hingga 27 kilometer dari daerah Doklam di persimpangan perbatasan antara India, Bhutan dan Tiongkok, di mana pasukan India dan Tiongkok sempat berseteru selama lebih dari dua bulan pada 2017.

"Pemukiman tersebut akan memungkinkan Tiongkok untuk lebih mengontrol dan memantau daerah-daerah yang jauh, dan berpotensi menggunakannya untuk membangun instalasi yang berfokus pada keamanan," menurut seorang ahli dan sumber pertahanan India.

Bhutan, negara berpenduduk kurang dari 800.000 orang, telah bernegosiasi dengan Beijing selama hampir empat dekade untuk menyelesaikan sengketa perbatasan sepanjang 477 kilometer.

Isu sengketa ini bagi Bhutan bukan semata hanya integritas teritorial, tetapi juga kekhawatiran atas potensi implikasi keamanan bagi India, yang merupakan sekutu utama dan mitra ekonomi kerajaan Himalaya.

Kementerian Luar Negeri Bhutan sebelumnya mengatakan bahwa Bhutan dan Tiongkok telah sepakat selama putaran terakhir negosiasi perbatasan pada April 2021 untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa mereka, namun kementerian itu menolak untuk membahas rincian rencana untuk melakukannya.

"Semua masalah dibahas antara Bhutan dan Tiongkok dalam kerangka pembicaraan terbatas," kata kementerian itu.

Menurut Dr Barnett dan M Taylor Fravel, direktur Program Studi Keamanan di Massachusetts Institute of Technology, pembangunan desa-desa di sepanjang perbatasan merupakan bagian dari rencana yang diumumkan Beijing pada 2017 untuk membangun lebih dari 600 desa di daerah perbatasan di Daerah Otonomi Tibet, yang terletak di sisi perbatasan yang disengketakan. ST/I-1