Tiongkok Ancam Larang Orang yang Belum Divaksinasi Masuk Ruang Publik

BEIJING - Jutaan orang Tiongkok terancam menghadapi larangan hadir di ruang publik termasuk sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan kecuali mereka mendapatkan vaksin Covid-19. Larangan tersebut dimuat dalam dekrit baru yang mencakup hampir dua lusin kota dan kabupaten.

Virus korona pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019, tetapi sejak itu sebagian besar penyebarannya telah berhasil dikendalikan, dan Beijing bertekad untuk tetap seperti itu. Aturan baru yang keras, yang mengikuti munculnya varian Delta yang sangat menular di seluruh Asia, akan diberlakukan di banyak kota lapis kedua sebagai penanda kemungkinan apa yang akan terjadi di seluruh negeri.

Tiongkok memiliki target nasional untuk menginokulasi 64 persen dari 1,4 miliar penduduknya pada akhir tahun, dan langkah-langkah baru menunjukkan tingkat paksaan yang tinggi. Di Chuxiong, provinsi Yunnan, rumah bagi sekitar 510.000 orang, semua penduduk di atas usia 18 tahun wajib mendapatkan setidaknya satu dosis vaksin pada 23 Juli. "Mereka yang gagal memenuhi tenggat waktu tidak akan diizinkan memasuki fasilitas umum termasuk rumah sakit, panti jompo, taman kanak-kanak dan sekolah, perpustakaan, museum, dan penjara atau naik transportasi umum," kata pemberitahuan pemerintah yang diunggah pada Rabu (14/7).

Sebulan kemudian, dua suntikan akan diperlukan untuk memasuki gedung-gedung publik. Pemberitahuan serupa dikeluarkan oleh pihak berwenang di setidaknya selusin kota dan kabupaten di seluruh negeri, termasuk enam di provinsi Jiangxi timur, satu di Sichuan, satu di Gaungxi dan tiga di provinsi Fujian. Banyak yang mengatakan mereka ingin memvaksinasi 70 hingga 80 persen populasi lokal pada September, melebihi target nasional.

Bahkan, Kabupaten Tianhe di provinsi Henan tengah mengancam akan berhenti membayar upah dan memberhentikan pegawai negeri yang tidak mendapat vaksin pada 20 Juli. Setidaknya selusin tempat telah menyiapkan sukarelawan di gedung-gedung pemerintah, stasiun kereta api, dan ruang publik padat lainnya untuk mencatat nama dan informasi kontak mereka yang tidak divaksinasi. Tidak jelas apakah informasi ini kemudian dibagikan dengan satuan tugas pencegahan pandemi lokal. Langkah ini telah memicu reaksi di dunia maya. "Awalnya Anda (pemerintah) mengatakan vaksinasi itu sukarela, sekarang Anda memaksa kami!" tulis seorang pengguna Weibo.
Halaman Selanjutnya....