Tingkatkan Standar Kompetensi Pekerja Film

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman. Terdapat 14 standar kompetensi pekerja di bidang perfilman dalam SKKNI yang diharapkan dapat meningkatkan standar kompetensi pelaku dan pekerja film.

"Kita harapkan bisa membangun sumber daya manusia (SDM) perfilman yang mampu bersaing secara global," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pada acara peluncuran Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman, di Jakarta, Selasa (7/7).

Menaker mengatakan selain menetapkan SKKNI, Kemnaker akan membangun balai latihan kerja (BLK) bekerja sama dengan komunitas perfilman atau menyokong lembaga-lembaga pelatihan film yang sudah ada. Telah ada anggaran untuk pembangunan dua BLK masing-masing 1 miliar rupiah untuk membiayai infrastruktur maupun biaya pelatihan.

Metode Efektif

Perlindungan terhadap profesi atau pekerja film juga harus diprioritaskan. Film, lanjut Menaker, merupakan metode efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat, tapi di sisi lain industrinya hubungan industrial antara pemberi dan penerima kerja masih rentan, terutama dari segi perlindungan para pekerja.

Lebih jauh Menaker menyatakan pihaknya akan memastikan keberlangsungan hubungan industrial di bidang seni dan film berjalan kondusif dan sehat. Hak-hak dan perlindungan sosial harus diberikan secara baik kepada para pekerja film.

"Ke depan akan ada dialog sosial antara pemberi dan penerima pekerjaan. Kalau terjadi kesulitan, negara hadir mempertemukan kepentingan semua pihak," jelasnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan Badan Perfilman Indonesia, Gunawan Paggaru, menekankan pentingnya penyiapan SDM perfilman dari satuan pendidikan formal, seperti SMK dan perguruan tinggi. Saat ini program studi perfilman di satuan pendidikan pengajarannya masih belum sesuai dengan kebutuhan industri. ν ruf/N-3 *