Tingkatkan Pemerataan, PUPR Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020 dan arahan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (26/7).

Pada TA (tahun anggaran) 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua 6,19 triliun rupiah untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) 732,87 miliar rupiah, jalan dan jembatan 4,49 triliun rupiah, permukiman 683,03 miliar rupiah dan perumahan 288,35 miliar rupiah.

Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua TA 2021 sebesar 37,95 persen dan keuangan sebesar 41,06 persen.

Sementara di Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar 3,75 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang SDA 543,27 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,66 triliun rupiah, permukiman 312,23 miliar rupiah dan perumahan 228,83 miliar rupiah. Berdasarkan data saat ini progres fisik pembangunan infrastruktur di Papua Barat TA 2021 sebesar 44,09 persen dan keuangan sebesar 42,9 persen.

Dikatakan Menteri Basuki, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, diantaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3462 km.