Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan

Jakarta - Pemerintah akan fokus pada pemerataan pembangunan nasional tahun depan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas. Untuk itu, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan swasta dan BUMN.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Musrenbangnas ini bertujuan untuk memusyawarahkan Rancangan RKP bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKP 2019," ujar Bambang, di Jakarta, Senin (30/4).

Musrenbangnas RKP 2019 tersebut dibuka Presiden Joko Widodo dan dihadiri para pimpinan lembaga negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, para bupati dan wali kota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terintegrasi, RKP 2019 akan dilengkapi dengan suplemen peta integrasi proyek prioritas nasional. Peta tersebut akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan swasta dan BUMN dalam lokus wilayah yang berbasis kawasan.

Pendanaan Non-APBN

Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, lanjut Bambang, diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik yang bersumber dari APBN, Pinjaman/Hibah luar dan atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Pelibatan peran swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Terkait PINA, Bambang mengharapkan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/ kota, dapat meniru kreativitas Pemprov Jabar mendanai pembangunan proyek infrastruktur.

"Melalui terobosan Pemprov Jabar pada skema pembiayaan alternatif yang out of the box, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dapat dibangun tanpa harus mengandalkan 100 persen dana anggaran pemerintah," ujar Bambang. Selain Bappenas, Penghargaan khusus diberikan oleh Kementerian Bappenas dan Agraria Tata Ruang (ATR) kepada Pemprov Jabar.

"Bandara Kertajati (BIJB) ada komitmen yang kuat dari Pemprov Jabar dan stakeholder lainnya sehingga pada Juni 2018 bisa digunakan," kata Sekda Jabar, Iwa Karniwa, dalam siaran pers, Selasa (1/5).

tgh/Ant/E-10