Tingkatkan Koordinasi Lintas Sektor

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait pangan. Peningkatan koordinasi itu dimaksudkan untuk mengetahui potensi hasil panen petani di berbagai daerah agar dapat dijadikan landasan baik bagi ekspor dan impor pangan.

"Harus ada koordinasi, jangan sampai kita tidak tahu bahwa ada potensi ekspor, namun di sisi lain kita impor komoditas yang sama," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana, dalam rilis yang diterima, di Jakarta, Rabu (20/2).

Dia mengingatkan Perum Bulog bisa menyerap hasil panen masyarakat dengan catatan harganya harus stabil dan sesuai dengan kesepakatan, karena itu juga menguntungkan pihak petani.

Dengan demikian, menurut politisi Partai Demokrat itu, bila harga sedang naik, akan dibeli sesuai dengan kesepakatan agar seluruh pihak yang terlibat dapat diuntungkan.

Menurut dia, saat ini masih belum ada koordinasi yang baik seperti sinkronisasi data yang akurat antarpemangku kepentingan sehingga membingungkan masyarakat kecil.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia pada 4 Februari lalu mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah terkait tata kelola implementasi kebijakan yang berkaitan dengan empat komoditas pangan. Empat komoditas pangan yang dimaksud yaitu beras, gula, garam, dan jagung.

"Peringatan dini yang kami sampaikan kepada pemerintah ini kami buat secara terbuka agar berbagai pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas pangan ini," kata Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Alamsyah Saragih, penyampaian peringatan dini secara terbuka ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya malaadministrasi berulang akibat melemahnya intensitas perhatian para pihak terkait khususnya terkait dengan tahun politik seperti sekarang.

Dia mengingatkan bahwa impor komoditas pangan dalam empat tahun terakhir masih memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Ombudsman melakukan pengawasan perkembangan impor komoditas pangan untuk melihat persoalan dan mencegah malaadministrasi.

Akurasi Data

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, dalam sejumlah kesempatan juga meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dulu sebelum mengimpor komoditas pangan.

"Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor," kata Rachmi.

Rachmi mengharapkan pemerintah tidak berspekulasi dalam menetapkan kebutuhan impor, serta mengingatkan esensi kebijakan impor, khususnya produk pertanian, hanya bisa dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.Ant/E-10