Tim Kampanye Siapkan Strategi

JAKARTA - Jelang debat capres-cawapres pertama yang akan diselenggarakan 17 Januari 2019, masing-masing tim kampanye, baik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, telah menyiapkan strateginya.

Wakil Ketua TKN Jokowi- Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan materi dan strategiuntuk debat pertama yang memiliki tema hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Ia pun mengaku telah memberikan masukan kepada tim.

"Kita debat yang terkait dengan isu legislasi, kemudian juga penegakan hukum. Itu kan ada hal-hal yang kita berikan masukan. Misalnya pemberantasan korupsi kita lihat selama 4 tahun ini indeks persepsinya membaik atau tidak, alhamdulillah membaik," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/12).

Kemudian Arsul mengatakan, selain capaian pemberantasan korupsi yang membaik, pihaknya menyampaikan akan untuk segera melengkapi UU tentang Tindak Pidana Korupsi dengan regulasi yang dibuat UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption), yaitu konvensi PBB tentang anti korupsi.

"Nah, itu sudah kita ratifikasi, tetapi banyak normanya yang belum kita adopsi dalam hukum pidana material kita yang tertuang dalam UU Tipikor. Ini yang kita sampaikan agar kalaupun tidak bisa di masa pemerintahan ini, di masa kepresidenan yang akan datang, kalau Pak Jokowi terpilih, harus dikerjakan revisinya," tuturnya.

Ketika ditanyai soal strategi, Politisi PPP tersebut mengklaim tidak akan menyerang kubu oposisi soal isu HAM. Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi, bahkan bukan pribadi murni. Ia mengatakan, justru kubu oposisi yang sering menyerang hal-hal pribadi petahana.

"Jadi kita akan hati-hati, meskipun berkali-kali Pak Jokowi diserang, kita menghindari untuk menyerang Pak Prabowo secara pribadi. Kalaupun ada soal itu (menyerang pribadi), biarkan proses hukum yang berjalan," ucapnya.

Selanjutnya, Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo- Sandi, Fadli Zon, mengatakan pihaknya akan menginventarisasi masalah dan janji politik pemerintahan saat ini yang belum terealisasi. Menurutnya, tema debat pertama aktual, karena petahana belum berhasil dalam isu-isu tersebut.

"Yang pertama, masalah korupsi masih menjadi masalah kita semua. Kedua, kita tahu di era pemerintahan yang sekarang ini kita tidak berhasil memberantas korupsi. Bahkan, kita termasuk tetap marak dan dari sisi persepsi indeks korupsi tetap, kita berada di jajaran negara-negara yang tidak terlalu banyak berubah," tuturnya.

Kemudian, Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, untuk masalah terorisme tidak terlalu menjadi ancaman yang berarti bagi bangsa. Menurutnya, yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga terorisme tidak menjadi suatu ancaman.

Gambaran ke Publik

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mengharapkan debat capres-cawapres dapat menjadi ajang untuk memberikan gambaran kepada publik, akan di bawa ke mana kesejahteraan rakyat Indeonesia apabila mereka menang. "Gambaran itu yang seharusnya diberikan kepada publik, bukan caci maki atau saling serang yang sangat mengganggu ketenangan publik," katanya.

Sebagai pimpinan DPR, Bamsoet menghimbau kepada seluruh tokoh, elit politik, maupun para tim kampanye untuk memberikan masyarakat dinamika persaingan Pilpres, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang baik tentang capres - cawapresnya. tri/AR-3