Tiga Pimpinan Lembaga Minta Semua Tahan Diri

JAKARTA - Menuju pelaksanaan Pemilu serentak 2019, tiga pimpinan lembaga legislatif (MPR, DPR, DPD) meminta semua pihak menahan diri, memberikan ruang dan waktu yang kondusif bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan serta mengelola keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Ketua DPR, Bambang Soesatyo dalam 'Refleksi Akhir Tahun MPR, DPR, DPD', di Media Center Parlemen, Nusantara III, Jakarta, Selasa (18/12). Bamsoet biasa ia disapa mengatakan, menuju akhir tahun 2018, dinamika politik di dalam negeri memang cenderung semakin memanas. Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusifitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik.

Kendati demikian, pimpinan DPR memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang. Lebih dari itu, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai. "Pileg dan Pilpres tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya," kata Bamsoet.

Ia mengungkapkan, aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. Semua elemen masyarakat di semua daerah pun tetap menjalankan aktivitas masing-masing sebagaimana biasanya. Stabilitas keamanan dan Kondusifitas negara terwujud karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya.

Untuk menyejukan suasana, ia menjelaskan, pimpinan DPR mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. Silakan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik.
Halaman Selanjutnya....