Thaksin Kemungkinan Tunda Kepulangannya

BANGKOK - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, kemungkinan akan menunda kepulangannya ke Thailand karena ketidakpastian yang terus berlanjut atas pembentukan pemerintahan baru. Informasi ini diungkapkan seorang narasumber yang mengetahui masalah tersebut pada Kamis (3/8).

Thaksin, yang telah mengasingkan diri sejak Agustus 2008, sebelumnya mengatakan akan terbang kembali ke Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, pada 10 Agustus. Pengumuman pada akhir Juli datang dari putrinya Paetongtarn, yang merupakan salah satu dari tiga kandidat PM dari Partai Pheu Thai.

"Thaksin kemungkinan akan menjadwalkan kepulangannya setelah pemerintahan baru terbentuk ketika situasi politik menjadi lebih stabil," kata narasumber itu.

Thaksin dijatuhi hukuman 10 tahun penjara selama ketidakhadirannya dari Thailand dalam berbagai kasus dan diperkirakan akan mulai menjalani hukuman penjara setelah dia kembali, meskipun dia memenuhi syarat untuk mengajukan grasi kerajaan.

Perkembangan terbaru tentang penundaan kembalinya Thaksin terjadi di tengah laporan bahwa pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri Thailand berikutnya tidak akan diadakan pada Jumat (4/8).

Dilema Pheu Thai

Koalisi Partai Pheu Thai saat ini sedang berupaya mengumpulkan dukungan dari partai-partai politik dalam pemerintahan yang akan berakhir dalam upaya untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemenang pemilu terbesar kedua pada Rabu (2/8) lalu mengakhiri aliansinya dengan Partai Move Forward (MFP), yang memenangkan jumlah kursi parlemen terbanyak pada pemilihan umum pada 14 Mei lalu.

Pheu Thai, yang dianggap sebagai wakil Thaksin, menghadapi dilema. Ia berusaha menghindari merangkul partai yang terkait dengan Wakil PM Prawit Wongsuwan dan PM Prayut Chan-Ocha seperti partai Palang Pracharath dan United Thai Nation, karena kedua jenderal itu terkait dengan kudeta militer 2014 dan junta berikutnya.

Tetapi Pheu Thai juga membutuhkan dukungan mayoritas dari kedua Dewan Parlemen, dan suara dari para senator diperlukan untuk calonnya terpilih sebagai PM.

Baik Prayut maupun Prawit diyakini masih memiliki pengaruh terhadap 250 senator yang mereka tunjuk saat bertugas di junta pascakudeta. ST/I-1