TGIPF: Secara Moral Ketua Umum PSSI Harus Mundur

JAKARTA - Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.

Begitulah salah satu rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Ketua TGIPF, Mahfud MD, menegaskan jajaran PSSI dan Komite Eksekutif mesti mengundurkan diri secara moral karena korban yang begitu banyak.

Sedangakan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, memastikan seluruh stadion sepak bola yang saat ini sedang diaudit pemerintah akan direnovasi mengacu standar FIFA. Zainudin tidak menyebut secara spesifik stadion yang akan direnovasi. Namun setelah melakukan survei bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Stadion Kanjuruhan, Malang, pemerintah sepakat proses audit akan fokus ke stadion-stadion yang biasa digunakan untuk kompetisi liga sepak bola nasional dan biasa didatangi penonton dalam jumlah yang banyak.

Menpora memastikan renovasi akan disesuaikan dengan standar FIFA, termasuk penggunaan kursi tunggal atau single seat. Saat ini hanya ada beberapa stadion di Indonesia yang memiliki fasilitas single seat, contoh Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Papua Bangkit, Stadion I Wayan Dipta, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

"Kalau standar FIFA pasti single seat. Bayangan kami sementara Stadion Kanjuruhan itu akan sama dengan Stadion Manahan Solo yang sudah diinspeksi oleh FIFA," ujar Zainudin dikutip situs resmi Kemenpora, Minggu (16/10). "Ini masih direncanakan. Mungkin akan dimulai tahun depan. Jadi klub yang menggunakan stadion-stadion itu, baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3 harus mencari tempat lain sampai itu (renovasi) selesai," sambungnya.

Menpora bersama Menteri PUPR berkunjung ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Kamis (13/10). Berdasarkan hasil audit, ada beberapa catatan yang menjadi poin utama untuk proses renovasi total bangunan itu.

Tujuh catatan itu antara lain tidak adanya tangga tribun ekonomi untuk penonton, pintu-pintu stadion, dan tidak adanya pintu darurat. Kemudian, juga mencakup penerangan di area stadion, kamar kecil untuk penonton yang tidak layak, perimeter penyangga untuk para penonton dan pagar pembatas yang bisa dengan mudah diloncati oleh penonton.

Renovasi itu juga dilakukan sebagai tindak lanjut arahan FIFA melalui suratnya kepada Presiden Jokowi untuk membangun standar keamanan stadion di Indonesia. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, juga telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk renovasi menyeluruh semua stadion sepak bola khususnya yang digunakan untuk Liga 1 dan Liga 2 sesuai standar keamanan FIFA.

Adapun seluruh pembiayaan untuk renovasi total Stadion Kanjuruhan tersebut akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, belum dipastikan besaran dana yang dibutuhkan untuk renovasi tersebut.

Temuan TGIPF

Temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan akan disampaikan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang rencananya akan datang ke Indonesia pada Selasa (18/10).

Zainudin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal PSSI sehingga memilih untuk membicarakan rekomendasi tersebut terlebih dahulu bersama FIFA selaku induk organisasi internasional yang membawahi PSSI.

"Ya, disikapinya seperti apa itu urusan PSSI. Nanti kan sebenarnya ini menjadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Jadi, jelas betul bahwa pemerintah tidak akan masuk ke area yang bukan area pemerintah," jelas Zainudin.

Laporan hasil pemeriksaan TGIPF telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Ketua TGIPF yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Istana Negara, Jumat. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada 10 kementerian/lembaga, termasuk PSSI, Polri, panitia pelaksana pertandingan, PT Liga Indonesia Baru (LIB), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Kesehatan.

Menpora menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menindaklanjuti rekomendasi yang merupakan area masing-masing kementerian/lembaga. Ia mengatakan pemerintah harus berhati-hati agar tidak salah langkah dan terkesan melakukan intervensi urusan federasi sepak bola nasional.

"Kami hanya akan menindaklanjuti hal-hal yang bisa pemerintah kerjakan. Tapi, ada hal-hal lain yang tidak bisa dimasuki sehingga itu akan dibicarakan dengan federasi internasionalnya (FIFA)," tandas Menpora. ben/G-1