Terlalu Banyak "Ongkos" Bikin Investor Enggan Masuk ke Indonesia

Bahkan seusai KTT G20 dan KTT Perubahhan Iklim belum lama ini, sebelum balik ke Tanah Air, Joko Widodo secara khusus mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA). Kunjungan tersebut menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar dollar AS.

Meski demikian, perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Sepanjang 2019, realisasi investasi PMA sebesar 423,1 triliun rupiah. Di 2020, angkanya turun ke 412,8 triliun rupiah.

Bisa jadi pandemi Covid-19 menjadi penyebabnya. Namun yang jelas, bila dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memang terjadi penurunan di PMA. Lihat saja, di 2019, realisasi PMDN hanya 386,5 triliun rupiah, namun di 2020 meningkat pesat menjadi 413,8 triliun rupiah, mengalahkan realisasi PMA di tahun yang sama.

Lantas, apa yang menjadi penyebab Indonesia bukan pilihan utama bagi negara-negara kaya untuk menanamkan modalnya? Mengapa PMA di 2020 justru turun dibanding 2019 meski "karpet merah" telah digelar? Lantas, kenapa peringkat EoDB tidak beranjak naik, bahkan turun setingkat di posisi ke-73. Padahal sedikitnya ada 26 peraturan disiapkan pemerintah agar investor asing berbondong-bondong masuk Indonesia.

Bisa jadi pemerintah telah berbuat sekuat tenaga untuk menaikkan peringkat EoDB Indonesia dan meningkatkan realisasi PMA. Jika kenyataannya justru turun, bisa jadi karena untuk menanamkan modal di Indonesia terlalu banyak "ongkos" yang harus dikeluarkan seperti dikemukakan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, akhir pekan lalu. Ini bukan soal peraturan perundangan, tetapi ini ulah oknum-oknum yang selalu rakus dan tidak puas dengan gaji sebesar apa pun yang diterima.
Halaman Selanjutnya....