Terjebak ‘Ibuisme’, Mampukah Dharma Wanita Perjuangkan Kesetaraan Gender?

Kanti Pertiwi, Universitas Indonesia; Dhia Al Uyun, Universitas Brawijaya, dan Hani Yulindrasari, Universitas Pendidikan Indonesia

Sejak reformasi bergulir pada awal 2000an, pemerintah Indonesia telah mendorong inisiatif pengarusutamaan gender di berbagai kementerian/lembaga negara, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Salah satu alasannya kemungkinan besar karena mayoritas institusi pemerintah masih melanggengkan paham "ibuisme", khususnya lewat organisasi kemasyarakatan Dharma Wanita Persatuan.

Ibuisme negara merupakan ideologi gender yang memosisikan istri sebagai pendamping suami sekaligus ibu rumah tangga yang salah satu tugas utamanya adalah mengurus dan membesarkan anak. "Tugas utama" tersebut dituangkan dalam Panca Dharma Wanita.

Dharma Wanita Persatuan (DWP)-sebelumnya disebut Dharma Wanita-merupakan organisasi warisan Orde Baru yang menjadi bentuk upaya pemerintah melanggengkan nilai-nilai patriarki dan menundukkan rakyatnya hingga unit terkecil, yaitu keluarga dan lebih khususnya lagi perempuan, dalam sistem komando seperti dalam militerisme.

Di usianya yang ke-24 tahun tepat tanggal 7 Desember ini, organisasi DWP yang saat ini diketuai oleh Franka Makarim, istri dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, kabarnya makin menjunjung kesetaraan gender dan berusaha lepas dari paradigma sebagai subordinat laki-laki
Halaman Selanjutnya....