Terbukti tidak mencemari udara, Kajian Ilmiah tegaskan Pelabuhan KCN jadi korban salah tangkap

"Apakah ini akibat kurangnya kompetensi Kadis (Kepala Dinas) LH (DKI Jakarta) itu sendiri atau
mungkin juga karena kadung terjadi, sehingga sanksi bukan dalam konteks mencari solusi
melainkan hanya sebatas pamer kerja yang tidak mengakibatkan apa-apa bagi lingkungan kami,"
tegas Riza.

"Buktinya kami masih tercemar, justru semakin parah tercemar,"ungkap dia.
Senada dengan Riza, Koordinator Asosiasi Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Munif
menyatakan sudah menduga dari awal bahwa Pelabuhan KCN merupakan korban dari kebijakan
Dinas LH Jakarta yang dilakukan secara sembrono dan ugal-ugalan dalam prosedur, tanpa adanya
kajian ilmiah yang rinci tentang darimana sumber pencemaran debu batubara berasal dan tidak
memikirkan dampaknya bagi kepentingan masyarakat banyak.

"Dampak penutupan Pelabuhan KCN adalah ribuan orang jadi pengangguran, antrian sandar
kapal meningkat pesat, waktu bongkar muat jadi lama, kemacetan parah di marunda, truk-truk
jadi lambat ritasenya, biaya logistik naik tinggi tapi pencemaran udara di marunda makin parah;
Lalu yang lebih konyol adalah pelabuhan KCN tetap belum diijinkan beroperasi walaupun sudah
6 bulan ditutup dengan alasan pencemaran debu batubara, dimana berdasarkan hasil kajian
ilmiah ternyata pencemarannya bukan berasal dari pelabuhan KCN,"ujar Munif
Penjaspel akan turun unjuk rasa meminta kepada Bapak Gubernur DKI untuk mencopot Kadis &
Kasudin Lingkungan Hidup yang sombong dan arogan yang tidak memikirkan nasib ribuan tenaga
kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat ditutupnya Terminal Umum pelabuhan KCN secara
sembarangan,"sambung Munif dengan berapi-api