Telegram Buka "Channel" Khusus untuk Pemerintah

JAKARTA - Pertemuan CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tim Kementerian Komunikasi dan Informatika, menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Salah satunya adalah Telegram membuka channel (jalur) khusus untuk pemerintah Indonesia agar bisa berkomunikasi mengawasi dan merespons secara cepat konten-konten yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan propaganda.

"Pertama, Telegram sepakat membuka jalur komunikasi khusus bagi pemerintah Indonesia. Jalur komunikasi khusus ini supaya kami bisa merespons penggunaan Telegram untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindak terorisme dan propaganda,"

ujar Pavel dalam konferensi pers seusai bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Gedung Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kesepakatan berikutnya adalah Telegram dapat langsung memblokir konten terorisme dengan cepat, sesuai komunikasi dengan pemerintah Indonesia.

Pavel mengklaim jika sebelumnya Telegram membutuhkan waktu 24 hingga 36 jam untuk memblokir sebuah konten terorisme, kini selang waktu tersebut bisa dipangkas menjadi beberapa jam saja.

"Sekarang saya rasa bisa menutupnya hanya dengan beberapa jam. Karena kami sudah menambah anggota dengan latar belakang Indonesia di dalam tim kami.

Jadi, apa yang berubah dari kami ke depannya adalah tentang efektivitas, efisiensi, dan akurasi kami di dalam merespons serta mendeteksi hal-hal yang berkaitan dengan terorisme," lanjut dia.

Pada kesempatan itu, Pavel juga menegaskan Telegram tidak akan membuka data percakapan personal kepada siapa pun.

"Seperti layanan platform lainnya, kami tidak akan menjual data percakapan ke pihak lain.

Kami masih memegang tegas prinsip itu," ujar Pavel. Ia juga mengingatkan bahwa Telegram tidak akan memberikan kunci enkripsi kepada siapa pun, termasuk Indonesia.

Basis Telegram, kata dia, penghargaan terhadap privasi penggunanya. "Kami tidak akan menerima permintaan khusus (soal enkripsi) dari negara mana pun, meskipun negara itu adalah negara seindah Indonesia," ujar dia.

Pavel yakin, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi privasi seseorang. Dengan demikian, Indonesia tetap dapat membiarkan Telegram untuk beraktivitas.

Telegram menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam hal konten terorisme dan radikalisme. Telegram akan menerapkan sensor ketat dalam sistemnya, sehingga jika ada konten terorisme dan radikalisme, bisa direspons lebih cepat

. "Apabila sebelumnya kami membutuhkan 24 jam atau 36 jam (untuk memblokir konten terorisme), sekarang saya rasa kami bisa menutupnya hanya dengan beberapa jam. Sebab kami sudah menambah anggota berlatar belakang Indonesia di dalam tim kami," ujar dia.

Segera Dipulihkan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan Pavel dan dirinya membahas pengendalian konten negatif, terorisme, pada platform Telegram dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Harus jelas ada komitmen. Kami nanti akan diskusi dan membahas SOP itu," tutur Rudiantara. Jika pembahasan soal konten negatif pada Telegram dan SOP selesai, Telegram akan segera dipulihkan atau pemblokiran aplikasi berbasis web dengan 100 juta pengguna akan segera dibuka. har/P-4