Tegakkan Aturan Hukum untuk Mengawal Hilirisasi

Masalahnya, di lapangan selalu saja ada kendala dalam berbagai aspek. Maka, langkah Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan proses hilirisasi sudah tepat.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan permintaan Presiden menjaga agar hilirisasi dan industrialisasi agar berjalan dengan benar, aman, dan terkendali sangat sesuai dengan tupoksi TNI/Polri.

"Hilirisasi dan industrialisasi harus dilakukan demi kepentingan nasional dan terutama di area-area yang selama ini menjadi kantong konflik agraria. Jangan sampai TNI/ Polri menjadi tameng dan alat penjaga kepentingan oknum tertentu.