Tegakkan Aturan Hukum untuk Mengawal Hilirisasi

JAKARTA - Hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah perekonomian harus dikawal oleh aparat keamanan agar benar-benar berjalan pada koridor yang ditetapkan. Pengawalan terhadap hilirisasi harus menunjukkan penegakan hukum yang adil dan bukan berdasarkan kepentingan proyek tertentu.

Instruksi Presiden untuk mengawal hilirisasi sangat bagus, namun masih terkesan seperti pedang bermata dua yang hanya tajam ke masyarakat bawah, tapi tumpul ke atas. Padahal, masyarakat punya hak yang tidak bisa dihilangkan, tetapi dipaksa menerima melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Munculnya kesan tajam ke bawah dalam program hilirisasi karena di beberapa proyek kalau mencemari sungai dan mengganggu kehidupan rakyat, malah dilindungi, misalnya perusahaan batu bara yang meninggalkan lubang-lubang raksasa, tetapi dibiarkan dan mereka tidak membenahi.

Hal itulah yang dipandang sebagai sumber masalah nasional. Makanya yang harus ditegakkan adalah aturan hukum yang adil, bukan tumpul kalau menyangkut teman-temannya saja dan kalau berhadapan dengan oposisi langsung dibabat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/2), memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....