Tanggapi Wamil Taipei, Tiongkok: Tak Ada Gunanya Ladeni Kegiatan Separatis Taiwan

BEIJING - Tiongkok pada Rabu (28/12) menegaskan kembali keinginannya untuk mewujudkan "reunifikasi penuh" setelah Taiwan memutuskan untuk memperpanjang masa wajib militernya demi menghadapi ancaman Tiongkok daratan yang meningkat.

Wajib militer di Taiwan akan diperpanjang dari empat bulan menjadi satu tahun mulai 2024, kata Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Selasa (27/12), karena pulau dengan pemerintahan sendiri itu kini menghadapi tekanan militer, diplomatik dan perdagangan Tiongkok.

Ketika ditanya mengenai pengumuman Tsai tersebut dalam jumpa pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan, "Mewujudkan reunifikasi penuh tanah air merupakan aspirasi bersama seluruh penduduk Tiongkok dan sebuah tren sejarah yang tidak dapat dihentikan. Mewujudkan penyatuan kembali negara kami adalah hal yang sangat penting, sementara meladeni kegiatan separatis kemerdekaan Taiwan itu tidak ada gunanya. Kami percaya teman sebangsa kami di Taiwan tahu apa yang benar dan apa yang salah dan tidak akan merendahkan diri mereka menjadi serdadu umpan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan."

Taiwan, yang memisahkan diri dari Tiongkok daratan pada 1949 dalam perang saudara, diklaim oleh Tiongkok .

Ancaman invasi Tiongkok selama puluhan tahun terakhir telah meningkat semenjak Beijing memutus jalur komunikasi dengan pemerintahan Taiwan setelah terpilihnya Tsai sebagai presiden tahun 2016, yang merupakan sosok pro-kemerdekaan.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok khususnya telah meningkatkan gangguan militernya terhadap Taiwan, dengan mengerahkan pesawat tempur dan kapal angkatan lautnya ke Taiwan hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi itu, militer Taiwan lantas secara aktif melacak pergerakan mereka, yang seringkali berfungsi sebagai latihan bagi personel militernya sendiri.

Dalam pengumumannya hari Selasa, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, "Taiwan harus memperkuat kemampuan pertahanannya, sehingga dapat menjamin keamanan dan kepentingan nasionalnya, serta mendapat lebih banyak dukungan internasional. Semakin baik persiapan kita, semakin sedikit peluang Tiongkok untuk mengambil langkah pertama yang sembrono."

Persyaratan wajib militer Taiwan selama empat bulan dianggap sebagian besar publik terlalu singkat dan tidak memberikan pelatihan yang selayaknya dibutuhkan tentara profesional.

Pemerintah memangkas masa wajib militer dari setahun menjadi empat bulan pada 2017 karena Taiwan mengubah tentara menjadi korps sukarelawan.

Dari 188.000 personel militer Taiwan, 90% di antaranya merupakan sukarelawan dan 10% di antaranya merupakan penduduk laki-laki yang menjalani wajib militer.