Tangerang Fokus Tiga Sektor Utama Kendalikan Inflasi

Dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan BBM melalui program bantuan sosial tunai.

TANGERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, tengah mengalokasikan anggaran senilai 73 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebagai pengendalian inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.

Fokusnya pada tiga sektor, yaitu pajak, UMKM, dan masyarakat. "Dari keseluruhan untuk pengendalian ini ada 73 miliar yang anggarannya bersumber dari APBD," kata Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, usai menghadiri rapat paripurna bersama DPRD di Tangerang, Senin.

Zaki menerangkan bahwa anggaran yang digunakan tersebut nantinya akan dialokasikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan BBM melalui program bantuan sosial tunai.

Selain itu, dalam mengalokasikan anggaran untuk pengendalian ekonomi melalui beberapa sektor strategis, seperti sektor kelompok usaha mikro dengan dialokasikan melalui unit pengelolaan dana bergulir (UPDB). Dan pemberian keringanan atau relaksasi pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Alokasi anggaran ini tentu kita arahkan untuk bantuan sosial tunai maupun penanganan dampak ekonomi di tiga sektor, pajak, UMKM dan Masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, alokasi pembiayaan sebesar 73 miliar itu bersumber dari dua anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen. Sumber pendapatan kedua, yaitu dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2022.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menambahkan, untuk penyaluran anggaran sebesar 73 miliar itu akan diprioritaskan terhadap 33.333 masyarakat melalui bantuan langsung tunai, sektor ketahanan pangan, UMKM, dan padat karya.

"Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Tangerang," kata Maesyal.

Jahe Merah

Sementara itu, guna menggerakkan perekonomian, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berupaya meningkatkan produksi jahe merah dengan melibatkan lebih banyak petani menyusul permintaan pasar semakin tinggi.

"Komoditas jahe merah dari daerah ini banyak diminati oleh perusahaan obat herbal," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar.

Sayangnya, produksi jahe merah di Kabupaten Lebak masih rendah sehingga perlu ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi tersebut. Pada tahun 2021, jumlah produksi jahe merah di Kabupaten Lebak mencapai 1.500 ton. Kebanyakan dipasok ke sejumlah pasar tradisional dan perajin jahe.

Namun saat ini, permintaan pasar cukup banyak. Bahkan, beberapa perusahaan obat herbalternama siap menampung jahe merah Kabupaten Lebak. "Kami mendorong agar petani dapat mengembangkan budi daya tanaman jahe merah guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat," katanya.

Menurut dia, saat ini, harga jahe merah di tingkat petani berkisar antara 4.000 sampai 5.000, bahkan perusahaan besar bersedia membeli dengan harga 10.000/kg.

Karena itu, pihaknya meminta petani dapat meningkatkan produksi jahe merah sehingga mampu memenuhi permintaan pasar. Ant/wid/G-1