Tangerang Bangun Pusat Penanganan "Stunting"

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, berencana membuat pusat penanganan stunting yang berlokasi di rumah sakit agar penanganannya lebih fokus dan mengetahui setiap perkembangannya.
"Kalau perlu kita buatkan pusat penanganan stunting. Tempatnya bisa di RSUD atau di Ar-Rahmah Sari Asih. Tolong Dinkes dan Bappeda mengkajinya," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, di Tangerang, Rabu.
Selain itu, dia juga minta Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengkaji anggaran dalam penanganan stunting di Kota Tangerang.
"Anak-anak stunting kan tentunya pasti butuh perhatian dan penanganan khusus. Kita perlu bantu. Semua perlu dikasih makan dengan gizi seimbang. Maka, anggarannya harus dikaji," ujar Wali Kota.
Pemkot Tangerang juga mengajak seluruh jajaran untuk terus berkomitmen mengatasi masalah stunting.
"Semua tahu problemnya, yaitu ada di pola asuh. Karena anak yang baru lahir kan polos. Mereka dari lahir sampai balita sangat berharap kepada kemampuan orang tuanya. Jadi, orang tua harus kita berikan pendampingan dan pelatihan agar tidak salah dalam memberikan gizi kepada anak," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr Dini Anggraeni, mengatakan angka stunting Kota Tangerang dari tahun ke tahun menurun. Menurut dia, pada 2018 angka stunting sebesar 19,1 persen. Angka ini turun menjadi 15,3 persen pada 2021. Angka ini lebih rendah dari stunting Provinsi Banten sebesar 24,5 persen, bahkan juga lebih rendah dari angka nasional sebesar 24,4 persen.
"Namun, upaya percepatan penurunan stunting masih perlu terus dilakukan untuk mencapai target nasional 14 persen pada tahun 2024. Dengan rembuk stunting kita menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama untuk bergerak menyelesaikan kasus kurang gizi kronis anak," jelas Dini.
Stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang harus diperangi. Sebab, stunting menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Pemerintah telah mencanangkan untuk menekan angka stunting sekarang sebesar 24 persen menjadi 14 persen dua tahun lagi, pada 2024 atau akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Ant/G-1