Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Tanda Bahaya! Susul Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPS Peringatkan Dampak Fatal Perang Rusia - Ukraina terhadap Indonesia

Foto : BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono

A   A   A   Pengaturan Font

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menuturkan invasi Rusia di Ukraina telah membuat produksi dan distribusi berbagai komoditas pangan dan energi terganggu.

Invasi tersebut juga membuat banyak negara lantas memberlakukan embargo terhadap produk Rusia yang menyebabkan pasokan komoditas dunia terganggu.

"Global supply chain terganggu akibat perang. Harga berbagai komoditas naik," tegas Margo dalam jumpa pers, pada Kamis (2/6).

Selain memakan korban jiwa, perang itu juga berdampak ke aspek ekonomi. Sebab, kedua negara tersebut merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia. Adapun beberapa komoditas dalam kelompok pangan yang patut menjadi perhatian adalah kedelai, gandum, minyak goreng dan bawang merah. Sementara dalam kelompok energi. yakni BBM, listrik, dan LPG, gas alam serta batu bara.

Menurut Margo, banyak negara yang kemudian memberlakukan kebijakan restriksi ekspor untuk meredam laju kenaikan harga di pasar domestik dan menjaga pasokan di dalam negeri.

"Terdapat 10 negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan dan pupuk selama krisis Rusia-Ukraina. Enam negara membatasi ekspor pangan dan empat membatasi pupuk," ungkap Margo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga mengungkapkan hal serupa. Menurut Sri Mulyani, konflik yang melibatkan Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis energi dan krisis pangan.

Walau demikian, Indonesia belum merasakan dampak signifikan seperti yang dirasakan negara di kawasan Amerika Selatan hingga Afrika.

"Disruption supply harus terus diantisipasi karena ini bukan krisis jangka pendek ini cukup struktural di level global," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, pada Selasa (31/5) lalu.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia harus bisa mengurangi risiko terganggunya suplai, terutama dalam aspek makanan dan energi.

"Indonesia harus mampu mengurangi risiko supply disruption terutama bidang pangan dan energi dengan strategi APBN maupun non APBN," jelasnya.


Editor : Fiter Bagus
Penulis : Suliana

Komentar

Komentar
()

Top