Tambah Jam Pelajaran Pancasila

ACEH BARAT - Pemerintah diminta menambah jam mata pelajaran Pancasila dari dua menjadi tiga jam per SKS. Inilah salah satu butir hasil Kongres Santi di Aceh.Barat.

Menurut Bupati Aceh Barat, Ramli MS, Senin (15/11), Kongres Santri Pancasila se-Aceh merupakan gagasan dan kehendak lama para santri dan ulama.

"Sebagai pimpinan daerah, saya berkewajiban untuk mengakomodasi keinginan para ulama, sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama Islam dengan ideologi Pancasila di Aceh," katanya.

Dia mengatakan keinginan ulama tersebut dapat dilaksanakan di Aceh Barat dan mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Hasil Kongres Santri berisi 21 rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo termasuk Pemerintah Aceh. Kongres Santri Pancasila Tahun 2021 dilaksanakan di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat

"Kami berharap nantinya rekomendasi dari kalangan santri dan ulama ini, akan menjadi acuan pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai di Tanah Air," kata Ramli.

Isi rekomendasi lainnya di antaranya, mendorong pemerintah dan segenap masyarakat untuk membuka ruang-ruang partisipasi yang semakin luas, terutama kepada tokoh agama dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang bermoral dan berkeadilan. Menambah jam belajar untuk mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan dari 2 jam/SKS menjadi 3 Jam/SKS.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama dengan instansi lainnya diminta ikut berperan mereduksi dampak paham bahwa pesantren sebagai tempat radikalisme atau penyebar paham khilafah. Juga BPIP dapat menghilangkan paradikma beberapa pendapat publik yang mengatakan pesantren/ dayah sebagai sarang radikalisme.

Mendorong pemerintah dan segenap masyarakat untuk turut menjaga iklim penghormatan pada kebebasan berpendapat sehingga terwujud pembangunan yang partisipatoris.

Sedangkan rekomendasi ulama dan santri untuk Pemerintah Provinsi Aceh, kata Ramli MS, yaitu meminta kepada pemerintah provinsi serius menindak paham wahabi di Aceh agar tidak menimbulkan dampak benih perpecahan umat beragama.

Sementara itu, perwakilan BPIP Prof Yudian Wahyudi berjanji akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia,, tindak lanjut rekomendasi sepenuhnya ada di tangan presiden.