Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Tak Semua ASN Bisa Bekerja dari Rumah

Foto : ANTARA/Fauzi

Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah/work from home (WFH) pascaliburan Idul Fitri. Sebab ada pekerjaan yang harus dilakukan di kantor seperti rumah sakit atau Puskesmas.Demikian Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan, ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5).

"Memang sebagian pekerjaan tidak bisa WFH. ASN yang bertugas di pelayanan harus dikerjakan di kantor. Jadi seperti kelurahan dan kecamatan harus dijalankan di kantor. Demikan juga Puskesmas dan rumah sakit," kata Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB, terkait diperkenankannya ASN WFH, dan mudiknya diperpanjang sampai beberapa hari ke depan. "Tentu DKI terima kasih mendapat kesempatan ini. Namun kami juga memiliki tugas banyak pelayanan. Mereka juga banyak yang harus ke l lapangan," kata Riza.

Riza kemarin membantu arus mudik lewat Dinas Perhubungan, Satpol PP, kelurahan, kecamatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas. Mereka tetap harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.Dikatakan Riza, mereka yang memang dimungkinankan WFH, harus diatur. Ini seperti bulan-bulan sebelumnya. Ada yang kerja di kantor. Ada juga yang bekerja di rumah.

"Prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah agar pengaturan mudik bisa lebih baik lagi, lebih tertib lagi. Kita bersyukur proses mudik tahun ini lebih baik," ujar Riza. Namun, lanjut Riza, tidak semua ASN dapat menjalani WFH.

Sebelum itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. WFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.

"Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Tjahjo Kumolo.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top