Tahun Ajaran 2019, NIK Nanti Jadi Identitas Siswa

Di luar itu, Direktur Jenderal Kependudukan juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, akan mengintegrasikan Nomer Induk Siswa (NIS) Nasional dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Berikut petikan wawancaranya.

Ditjen Dukcapil bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan akan mengintegrasikan NIS dengan NIK. Bisa dijelaskan seperti apa nanti bentuk kerja samanya?

Saya jelaskan dulu. Kemarin berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa 22 Januari 2019, terkait dengan rencana Kemdikbud untuk penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dan penerapan NIK sebagai nomor induk pelajar atau siswa.

Rapat kemarin itu merupakan implementasi MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antara Kemendagri dan Kemendikbud. Nah, Pak Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa akan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru pada tahun 2019 dan sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang akurat dari Ditjen Dukcapil.

Tujuannya apa penerapan NIK sebagai nomor induk pelajar atau siswa?

Ini untuk mendukung data siswa yag lebih akurat. Jadi, Kementerian Pendidikan akan mengintegrasikan Nomer Induk Siswa (NIS) Nasional dengan NIK.

Jadi, kalau sudah diintegrasikan nantinya nomor induk siswa memakai NIK?

Ya, selanjutnya akan menggunakan NIK sebagai identitas siswa.

Kapan diimplementasikan?

Ini akan diimplementasikan pada penerimaan siswa didik baru tahun 2019. Jadi mulai tahun 2019 nomor induk siswa atau pelajar akan menggunakan NIK.

Manfaatnya apa dengan pengintegrasian nomor induk siswa dengan NIK?

Dengan digunakan NIK sebagai nomor induk siswa maka hal ini akan sangat menunjang program wajib belajar 12 tahun. Sebab setiap siswa dapat dengan mudah dilacak kemajuan pendidikannya dengan NIK. Jadi ada implikasi yang sangat positif bagi tata kelola pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar hingga menengah, bahkan hingga pendidikan tinggi karena setiap penduduk usia sekolah akan dapat terpantau melalui database kependudukan, termasuk seluruh prestasinya.

Tentunya kami, Kemendagri sangat mendukung pelaksanaan kebijakan Pak Mendikbud, dan ini juga akan memperkaya data kependudukan melalui data balikan dalam big data yang akhirnya akan mempercepat terwujudnya kebijakan single indentiy number.

agus supriyatna /P-4