Swasta Didorong Berpartisipasi Bentuk Badan Usaha Pelabuhan  

JAKARTA - Untuk meningkatkan tata kelola kepelabuhanan sehingga pelayanan yang diberikan akan semakin optimal, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong partisipasi sektor swasta untuk berinvestasi di bidang Kepelabuhanan dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

"Saat ini kita memiliki banyak terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) atau terminal khusus (tersus), yang hanya digunakan secara eksklusif. Ke depan, kita akan mengupayakan sudah banyak TUKS dan tersus yang menjadi BUP," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam siaran persnya saat Seminar Nasional bertema "Implementasi Tata Kelola Kepelabuhanan Menuju Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Kamis (11/8).

Menurutnya, dengan semakin banyaknya pelabuhan TUKS dan tersus yang menjadi BUP, maka pelabuhan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum dan akan semakin mudah dikontrol karena teregistrasi dengan baik. Ia mengungkapkan, pemerintah akan memberikan hak konsesi yang panjang hingga 30 tahun dan memastikan kemudahan proses perizinan TUKS atau tersus sampai menjadi BUP.

"Kalau TUKS dan tersus tidak bisa digunakan untuk orang lain. Kalau itu dilakukan, maka secara hukum itu salah. Kita ingin pelabuhan dikelola secara profesional dan kami akan memberikan kemudahan mengurus izin BUP," kata Budi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah BUP yang telah melakukan perjanjian konsesi dan telah bekerja sama dengan baik dengan Kemenhub selaku penyelenggara pelabuhan.

"Kami juga mengapresiasi ABUPI yang selama ini telah mengayomi para pengusaha pelabuhan, serta menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor kepelabuhanan di Indonesia," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ABUPI, Aulia Febrial Fatwa, mengatakan bahwa tahun 2046 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia genap berusia 100 tahun. Dimana Visi Indonesia 2045 antara lain terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia dan Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

"Sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik," katanya.

"Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola kepelabuhanan yang dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional. Harapan kami, melalui seminar ini dapat dibangun konsepsi bersama arah dan kebijakan tata kelola kepelabuhanan untuk menyelaraskan arah dan kebijakan pembangunan menuju Indonesia emas 2045," katanya.

Sebelumnya Ketua Pelaksana Seminar, Ayi Paryana, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya seminar ini untuk membangun konsepsi bersama terkait pelaksanaan tata kelola kepelabuhanan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045, sehingga perencanaan dan penyusunan roadmap nya harus dimulai dari sekarang.

"ABUPI sebagai mitra pemerintah akan selalu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia 2045," tutupnya.