Sumur Resapan Tidak Dianggarkan Lagi di 2022

Belum lagi pemasangan beton-beton sumur resapan ada yang menindih kabel bawah tanah. Tinggal menunggu waktu saja kabel-kabel tersebut mengelupas karena mendapat tekanan berat dari kendaraan yang melintas.

Terhadap kejadian-kejadian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menegur 29 kontraktor yang menjadi rekanan pembangunan sumur resapan untuk memperbaiki dan memastikan pengerjaannya sudah sesuai standard dan sesuai harapan masyarakat. Pembangunan sumur resapan di Lebak Bulus III menjadi pesan agar seluruh vendor kontraktor dapat mengerjakan proyek sebaik mungkin mulai dari perencaan hingga eksekusi.

Persoalan pembangunan sumur resapan yang amburadul tidak cukup diatasi dengan memanggil dan memberi sanksi kepada kontraktornya saja. Lebih dari itu, pengawas proyek atau pimpinan proyek tersebut juga harus diberi sanksi. Urusan kontraktor ditegur Pemprov itu bukan urusan warga Jakarta. Warga Jakarta taunya itu proyek Permprov yang menggunakan uang rakyat. Kalau gagal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merekalah yang harus bertanggung jawab.

Sumur resapan dinilai tidak efektif mengatasi banjir di Jakarta. Karena itu rencana DPRD DKI menghapus anggaran sumur resapan di tahun 2022 sudah tepat. Saat ini, sumur resapan yang dibangun sudah 15.000 titik, kurang satu persen dari rencana 1,8 juta titik. Itu saja sudah banyak masalah, bagaimana kalau 1,8 juta titik? Bukan hanya membuat kemacetan dan merusak jalan aspal yang sudah mulus, yang lebih mengkhawatirkan itu akan mempercepat masuknya air laut ke darat dan akan membuat Jakarta seperti kapal bocor.