Subsidi Input Tak Efektif Tekan Biaya Produksi

JAKARTA - Pemerintah diminta segera mengevaluasi pemberian subsidi input yang selama ini dilakukan karena sama sekali tak efektif. Subsidi untuk pupuk dan benih itu ternyata tidak banyak membantu produksi petani. Alokasi subsidi pupuk yang dikucurkan ternyata tidak mampu menekan biaya produksi padi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menegaskan bahwa besaran angggaran yang dikucurkan untuk subsidi input, terutama pupuk, ternyata tidak sebanding dengan penurunan biaya produksi padi di tingkat petani. Biaya produksi padi di Indonesia justru membengkak, bahkan 2,5 kali dari Vietnam.

"Biaya produksi padi di Vietnam hanya 1.679 rupiah per kilo gram (kg), bandingkan dengan Indonesia yang mencapai 4.079 rupiah per kg. Artinya, subsidi input tidak efektif. Lebih dirasakan oleh industri ketimbang petani. Ini harus dievaluasi," tegasnya dalam diskusi Menyoal Polemik Beras di Jakarta, Kamis (27/7).

Enny melanjutkan alokasi subsidi input, khusus untuk benih dan pupuk, dalam dua tahun terakhir meningkat drastis. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 alokasi untuk subsidi pupuk sebesar 30 trilliun rupiah, bahkan total anggaran untuk kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen dari 67,3 trilliun rupiah pada 2014 menjadi 103,1 trilliun rupiah pada 2017.

Namun, dalam kenyataannya, peningkatan anggaran itu tidak berbanding lurus dengan upaya menekan beban petani di tingkat produksi. Mengacu pada hasil studi Wordbank menyebutkan bahwa subsidi pupuk yang efektif dinikmati petani hanya sekitar 40 persen dari total subsidi yang diberikan.

"Hal serupa juga dengan subsidi benih yang sering tidak tepat waktu, kualitas dan varietas yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi lahan petani di masing-masing daerah,"katanya.

Ciptakan Harmonisasi

Bahkan, sistem pemberian subsidi input, sambung Enny, diperparah dengan pola perhitungan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian usaha tani. Karenanya, Indef mendesak pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem produksi dan distribusi yang sehat dari hulu hingga hilir.

Secara terpisah, ahli pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mengkhawatirkan dampak besar dari penggrebekan yang dilakukan oleh aparat terhadap PT IBU beberapa waktu lalu.

Perusahaan lain yang berniat membeli gabah dengan harga tinggi akhirnya enggan membeli karena takut dituding mengoplos. ers/E-10