Subsidi BBM Kuras APBN

JAKARTA - Porsi subsidi energi fosil yang terlampau besar membuat beban anggaran semakin berat. Karena itu, saat ini merupakan momen yang paling tepat bagi pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Apabila transisi energi tak kunjung dipercepat, kenaikan harga minyak dunia akan tetap menjadi momok menakutkan, yang membuat ruang fiskal semakin sempit karena besarnya subsidi untuk energi kotor ini.

Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, mengatakan, di tengah konflik global, harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih sangat rentan meningkat. Harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia.

Kondisi perang Russia-Ukraina yang masih berlangsung menjadi faktor yang membuat ICP terus meningkat. "Karena itu, selain mengoptimalkan lifting migas, kami mendorong pemerintah untuk mendorong penggunaan EBT sebagI target depan," tegas Diah di Jakarta, akhir pekan lalu.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng, menegaskan menyongsong G20 pada awal Desember nanti, salah satu agenda utamanya adalah transisi energi. Dia meragukan bagaimana Presidensi G20 mau membanggakan diri dalam tema transisi energi kalau. Sebab, Indonesia sendiri masih memberikan subsidi energi fosil sangat besar.

Menurutnya, subsidi yang paling mencolok adalah untuk BBM dan LPG. Nilainya bisa menembus 500 triliun rupiah lebih. "Hampir separuh penerimaan pajak pemerintah atau hampir dua kali lipat dari penerimaan PNBP atau hampir tiga kali penerimaan PNBP sumber daya alam. Ini akan membuat pemerintah Indonesia kehilangan muka," tegasnya.

Angka ini lanjutnya belum termasuk subsidi energi fosil batubara dalam masalah listrik. Sementara di listrik sendiri 70 persen kapasitas pembangkit nasional di-supply dari pembangkit batu bara. Ditambah lagi dengan skema wajib beli (TOP) oleh PLN atas pasokan pembangkit batu bara.

Dia menegaskan pembicaraan dalam G20 yang akan dipimpin Indonesia tidak boleh menjadi omong kosong saja. Sebab, agenda ini menyedot anggaran negara, menggunakan APBN, bagaimana mungkin membuang buang uang untuk hal yang omong kosong.

Padahal sejak COP 26 Paris Indonesia telah membangun komitmen besar kepada global akan pengurangan emisi. Ini erat kaitannya dengan sumbangan global sebesar 100 miliar dollar AS bagi pemulihan iklim dengan agenda penurunan emisi global. "Uang ini akan diarahkan bagi investasi iklim, penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi baru dalam tema green growt," sebutnya.

Jamin Pasokan

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menegaskan di tengah tingginya harga BBM, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Namun demikian, saat ini sedang disiapkan beberapa opsi agar BBM Bersubsidi yang memang peruntukan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran.

"Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih yang terbaik, karena subsisdi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi," ujar Menteri Arifin.

Menteri Arifin meminta kepada masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM Bersubsidi yang memang bukan peruntukannya.