Subsidi Angkutan Perintis Dibutuhkan Daerah 3TP

AMBON - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuat program subsidi Angkutan Jalan Perintis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP), termasuk Maluku. Program subsidi tersebut dimaksudkan untuk membuka aksesbilitas di suatu daerah.

Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Suharto, menjelaskan program ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Pengganti KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan). Selain itu, ada juga Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis.

"Dan dalam menjalankan program tersebut yang menjadi perhatian pemerintah adalah 3TP, seperti di Maluku. Untuk tahun ini, pemerintah memberikan subsidi angkutan jalan perintis di 18 trayek untuk 26 bus. Kami berharap dengan adanya subsidi ini, perjalanan masyarakat menjadi mudah dan tentu lebih murah," kata Suharto, di Ambon, Maluku, Rabu (21/9).

Dia menambahkan kriteria pemberian subsidinya adalah menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kriteria lainnya adalah wilayah perbatasan dan/ atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani, serta melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.

Selain itu, Suharto menambahkan kriteria untuk memperoleh subsidi ini adalah sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu atau angkutan pelajar dan mahasiswa dengan tarif lebih rendah dari tarif yang berlaku dan memberikan pelayanan angkutan umum terjangkau oleh masyarakat.

Realisasi Anggaran

Untuk program ini secara keseluruhan di seluruh Indonesia, lanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 125.159.942.000 rupiah. Dengan realisasi hingga April lalu mencapai 38.964.488.775 rupiah atau sekitar 31,19 persen.

Subsidi operasional keperintisan angkutan jalan sepanjang 2022 hingga Juli lalu diberikan kepada 338 trayek dengan jumlah 597 kendaraan di 32 Provinsi. Jaringan trayek terbanyak berada di Papua yaitu sebanyak 50 trayek dengan 67 kendaraan. "Lalu, ada yang juga mendapat perhatian adalah di Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 37 trayek dan 45 kendaraan," katanya.

Suharto menambahkan, sejak dioperasikan pada 2015, rerata pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis hingga 2021 sebesar 6,54 persen dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 4,88 persen.

"Untuk jumlah trayeknya juga mengalami peningkatan dari 217 trayek pada 2015, 245 trayek pada 2016, 291 trayek pada 2017, 296 trayek pada 2018, 307 trayek pada 2019, 327 trayek pada 2020, 324 trayek pada 2021 dan 338 trayek pada 2022," tutupnya.