Strategi Literasi Disempurnakan

JAKARTA - Literasi dan inklusi keuangan nasional terus digenjot guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, literasi keuangan saat ini telah menjadi isu global yang kian diperhatikan.

Untuk memacu peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Tanah Air, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. "Edukasi dan literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang penting dan wajib dimiliki setiap individu agar lebih melek dan cerdas berkeuangan, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara, pada Peluncuran Infrastruktur Literasi Keuangan secara daring di Jakarta, Senin (20/12).

SNLKI 2021-2025 disusun berdasarkan tiga pilar, yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak, serta akses keuangan. Program strategis dimaksud diperluas menjadi beberapa program inisiatif serta core action. Penyusunan SNLKI pada 2021-2025 merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan penyegaran SNLKI tahun 2013 dan Revisi 2017.

"SNLKI 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan edukasi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur dan terkoordinasi tambahnya," jelas Tirta.

Bersamaan dengan peluncuran SNLKI 2021-2025, OJK juga meluncurkan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin yang merupakan bagian dari infrastruktur literasi keuangan. LMS diluncurkan sebagai upaya pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada 2019 menunjukkan hanya 38 persen masyarakat melek tentang produk dan layanan keuangan, jauh lebih rendah dari tingkat penggunaan produk keuangannya, yakni 76 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang telah menggunakan produk layanan keuangan tanpa dibekali pemahaman produk layanan keuangan, misalnya mengenai risiko hingga denda yang ada.

Akselerasi Pemulihan

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur literasi keuangan penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

"Melalui percepatan inklusi keuangan, kita bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional," kata Iskandar.

Dirinya menyadari salah satu kelompok masyarakat yang belum tersentuh inklusi keuangan adalah kelompok empat desil atau 40 persen terbawah. Karena itu, salah satu cara menciptakan kesempatan kerja untuk golongan tersebut adalah dengan melibatkan langsung dalam inklusi keuangan.

Menurut dia, cara paling efektif mendorong masyarakat golongan 40 persen terbawah kepada inklusi keuangan adalah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selama ini indeks inlklusi keuangan dari sisi pemegang akun bank meningkat secara bertahap dari yang hanya 19,6 di 2019 menjadi 61,7 pada 2020.