Stranas PK Dorong Kementerian PUPR Dan LKPP Perbaiki Sistem Pengadaan Secara Digital

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pimpinan KPK selaku salah satu anggota Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Alexander Marwata menjadi pembicara dalam Bincang Stranas PK dengan tema “Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi” di Jakarta, Rabu (6/10). Stranas PK dalam salah satu aksinya di tahun 2021-2022 yaitu implementasi e-Katalog dan e-Payment dengan tujuan utama adalah reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan professional, termasuk pengadaan infrastruktur atau jasa konstruksi.KPK mencatat sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 (tiga puluh enam) kasus terkait infrastruktur yang ditangani KPK memiliki modus penyuapan, gratifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh vendor, persekongkolan fee proyek, penunjukan langsung, sampai dengan mark up harga.