Stok Beras Dipastikan Aman Jelang Nataru

JAKARTA - Bulog memastikan stok beras jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Karenanya, masyarakat diminta jangan khawatir dengan cadangan pangan hingga akhir tahun ini.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkapkan stok beras Bulog saat ini mencapai 1,3 juta ton. Dia menambahkan pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya yang menjadi tanggung jawab Bulog untuk bisa selalu tersedia di masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," kata Suyamto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (23/11).

Bulog sendiri memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga semua outlet milik Perum Bulog seperti Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern.

Untuk mengecek kepastian cadangan pangan, Komisi VI DPR RI meninjau langsung stok beras di gudang Bulog di lapangan. Adapun Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan II ke Gudang Bulog ke Cirebon, Jawa Barat pada 19-21 November 2021.

"Kita sudah liat langsung bersama di Gudang Bulog Cirebon ini, stok beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak dan kurang lebih di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia juga dengan kondisi yang sama," kata Aria Bima yang memimpin kunker Komisi VI DPR RI.

Karenanya, Aria meminta masyarakat tidak perlu panik terkait kebutuhan beras selama Natal dan Tahun Baru.

Perkuat Bulog

Anggota Komisi VI, Herman Khaeron menegaskan keberadaan Bulog harus lebih diperkuat, salah satunya melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai Perum dan tidak bisa dikomersialkan. Kemudian, lanjut dia, operasional Bulog harus ditopang oleh APBN.

"Nah, ini yang harus dicermati dan harus menjadi dukungan di DPR Komisi VI dan di Komisi lainnya. DPR secara umum harus memberikan dukungan kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya jelas. Sekali lagi, Bulog harus diperkuat," tegas Herman.