Stabilitas Keuangan Masih Terjaga

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi dunia. Terlebih lagi, di tengah tingginya inflasi global serta agresivitas pengetatan kebijakan moneter negara maju

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 mencapai 5,44 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) berhasil mendukung stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kinerja intermediasi menguat dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada akhir semester I-2022 mencapai 10,66 persen (yoy).

"Pulihnya intermediasi merupakan hasil dari respons kebijakan akomodatif Indonesia bersinergi erat dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujar Perry dalam Peluncuran Buku Kajian Stabilitas Keuangan No 39 September 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (21/10).

Di sisi dunia usaha, Perry menuturkan pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan, sedangkan dari sisi perbankan standar penyaluran kredit terlihat semakin longgar. "Ketahanan sektor keuangan juga terjaga ditopang permodalan yang kuat dan likuiditas yang relatif longgar," ungkapnya.

Dia menjelaskan tingkat permodalan perbankan tercatat tinggi dengan Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 24,66 persen sehingga perbankan memiliki ketahanan dan bantalan yang kuat untuk menyerap potensi penurunan kualitas kredit. Likuiditas perbankan pun sangat longgar, yang tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/ DPK) yang sebesar 29,99 persen, sebagai komitmen BI untuk terus menempuh kebijakan likuiditas longgar.

Akselerasi Digitalisasi

Sementara itu, inklusi keuangan terus meningkat didorong akselerasi digitalisasi. Data terbaru menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 83,6 persen pada 2021 atau meningkat dari 81,4 persen pada 2020, beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan membaiknya kualitas jasa keuangan.

Selain digitalisasi, Center for Global Development (CGD) memberikan empat saran bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan. Pertama, meningkatkan layanan pembayaran atau payment. Kedua, memperluas keterjangkauan akses infrastruktur digital.

"Biaya untuk mengakses harus sesuai dengan pendapatan masyarakat, apabila terlalu tinggi atau mahal akan menjadi masalah," kata Direktur Latin American Initiative dan Senior fellow CGD, Liliana Rojas-Suarez, Dalam TIIWG Road To G20 Event : SOE International Conference yang dipantau di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Keempat menjaga stabilitas makroekonomi, karena dengan makro ekonomi yang stabil masyarakat akan beralih ke sistem keuangan formal karena mereka peduli terhadap masalah seperti, inflasi dan lainnya. Selanjutnya kelima, meningkatkan kualitas kebijakan oleh regulator.

"Ini adalah hal yang paling penting, kebijakan yang dibuat harus mempermudah akses masyarakat ke lembaga jasa keuangan," ujar Liliana.

Sementara itu, dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan pemerintah saat ini terus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Selain itu, peningkatan inklusi keuangan juga secara masif terus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.