Sri Mulyani: Transformasi Digital Pemda Syarat RI Jadi Negara Maju

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa inovasi digital dan regulasi perlu untuk terus dikembangkan untuk menciptakan sebuah ekosistem digital yang kondusif dan juga memberikan wahana edukasi bagi masyarakat tentang literasi keuangan dan digital.

Ia menambahkan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan mendorong implementasi transaksi elektronik Pemda akan meningkatkan transparansi transaksi dari keuangan daerah. Dalam hal ini tata kelola menjadi makin baik dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

"ETPD atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini tidak hanya dilakukan pada sisi belanjanya yaitu waktu mengeluarkan uang namun dari sisi pendapatan apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun dari sisi pajak retribusi dan juga di pusat pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak," ucap Sri Mulyani.

Adapun per semester I 2024, Pemerintah mencatat sebanyak 480 Pemda telah berhasil menerapkan elektronifikasi transaksi digital secara menyeluruh dalam sistemnya. Hal ini tercantum dalam hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) yang mencapai sebesar 87,9 persen. Capaian itu melebihi target Satgas P2DD tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 85 persen.

Berdasarkan indeks tersebut, sebanyak 480 Pemda sudah berada dalam level digital, sementara 49 Pemda di level maju serta 16 Pemda masih dalam level berkembang. Adapun untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100 persen Pemda mampu mencapai target level digital. Ant/I-1