Sri Mulyani: Transformasi Digital Pemda Syarat RI Jadi Negara Maju

Menurut Sri Mulyani dalam pengelolaan sistem pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak bisa dilakukan daerah secara terpisah karena bukan suatu zona otonomi sehingga setiap daerah tidak bisa membangun perangkat lunak (software) secara parsial.

"Kita akan terus mendorong dan dengan Bank Indonesia juga ingin membuat payment system yang makin efisien, e-government, yang dibangun dan pengelolaan APBN-APBD menjadi bagian yang tidak terpisahkan," tutur dia.

Selain itu, bendahara negara itu mengungkap saat ini pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini diharapkan bisa terintegrasi dan mendorong belanja pusat dan belanja daerah.

Dengan pengembangan SIPKD, ia berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang basis datanya sama beserta tatanan informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara lewat Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara (SPAN).

"Ini merupakan denyut dari keuangan negara dari pusat hingga daerah bahkan sampai ke desa. Pemerintah akan terus mengantisipasi berbagai model bisnis baru yang akan muncul di sektor keuangan terutama karena ini adalah area yang akan terus berkembang dan tentu kita mendorong inovasi tanpa menciptakan fragmentasi," terang dia.
Halaman Selanjutnya....